KOMUNITAS AIR MATA GURU INFO

Mendesak, Revisi UU Sisdiknas

2010-08-17T00:33:00.000-07:00

Kompas, 16 Agustus

Darmaningtyas

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang proses penyusunannya menimbulkan kegaduhan antara pro dan kontra, ternyata implementasinya melahirkan sejumlah masalah krusial.

Oleh karena itu, menjadi amat mendesak bagi UU ini untuk direvisi oleh anggota DPR periode 2009-2014. Beberapa persoalan krusial yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) antara lain sebagai berikut.

Pertama, pembatalan Undang- Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi pada 31 Maret 2010. UU BHP adalah amanat dari UU Sisdiknas Pasal 53 agar penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan dibatalkannya UU BHP, Pasal 53 ini tidak bermakna lagi; jika tidak direvisi, hanya menjadi pasal sampah belaka.

Kedua, masalah krusial yang selalu muncul setiap tahun dan menghabiskan energi adalah ujian nasional (UN). UN sebetulnya tidak punya pijakan yang jelas dalam UU Sisdiknas karena Pasal 57-59 hanya mengatur tentang evaluasi pendidikan, yang implementasinya tidak tentu berupa UN.

Namun, oleh pemerintah diturunkan terlalu jauh dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan UN dari SD hingga SMTA. PP No 19/2005 itulah yang dijadikan pedoman oleh pemerintah untuk melaksanakan UN. Tetapi, apabila dirunut pasalnya dalam UU Sisdiknas, memang tidak ada.

Pasal 57-59 yang mengatur masalah evaluasi pendidikan saatnya direvisi agar lebih tegas dan tidak multitafsir. Sebetulnya bunyi pasal itu sudah tegas, tetapi entah bagaimana pemerintah dapat menafsirkan beda dengan tafsiran masyarakat.

Dalam ketiga pasal tersebut tidak ada yang mengindikasikan pelaksanaan UN. Bahkan, kalau membaca Pasal 59 Ayat 3 jelas sekali bahwa ”Masyarakat dan/ atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi hasil belajar”. Itu artinya evaluasi belajar itu seperti model tes TOEFL yang dapat diselenggarakan oleh badan-badan mandiri yang kredibel, bukan justru dalam bentuk UN seperti yang dipaksakan oleh pemerintah.

Ketiga, masalah anggaran pendidikan yang problematik. UU Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1 menyebutkan, ”Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimum 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Namun, dalam realitasnya, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, anggaran 20 persen termasuk gaji guru dan dosen serta pendidikan kedinasan. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bunyi Ayat 1 Pasal 49 tidak ada maknanya lagi.

Keempat, menghapus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). RSBI dan SBI telah menimbulkan persoalan sosial baru karena telah menutup akses masyarakat secara umum terhadap layanan pendidikan yang bermutu serta telah menciptakan kastanisasi sekolah menjadi beberapa kasta.

Ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Pendidikan Nasional sekarang juga tengah mengevaluasi keberadaan RSBI/SBI, tetapi tampaknya hanya dari aspek teknis belaka. Padahal, persoalan RSBI/SBI lebih bersifat ideologis-konstitusional. Keberadaan RSBI/SBI merupakan turunan dari UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3 yang mengamanatkan agar setiap daerah menyelenggarakan minimum satu satuan pendidikan bertaraf internasional.

Mengingat implementasi pasal itu dalam bentuk RSBI/SBI, menimbulkan persoalan serius (konstitusional), pasal tersebut perlu dihilangkan.

Ayat 3 Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, sementara pengembangan RSBI/SBI sekarang tanpa disadari menciptakan lebih dari satu sistem pendidikan nasional, bahkan menciptakan kastanisasi sekolah. UU Sisdiknas tidak boleh menabrak konstitusi.

Implementasi dari Ayat 3 Pasal 50 dalam bentuk RSBI/SBI juga bertentangan dengan Ayat 1 Pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta Ayat 1 Pasal 11 tentang layanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sementara itu, yang bisa bersekolah di RSBI/SBI hanya golongan mampu karena biayanya mahal.

Kelima, usia masuk sekolah dasar (SD). Persoalan usia masuk SD selalu menjadi ramai setiap tahun ajaran baru karena banyak anak di bawah usia enam tahun ingin masuk SD. Di sisi lain, para guru secara formal selalu terpaku pada UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa ”setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar” (Pasal 34 Ayat 1).

Artinya, batas minimum masuk SD adalah enam tahun. Jika kurang dari enam tahun, meskipun anak sudah pandai membaca, menulis, dan berhitung, tetap tidak bisa diterima. Di lapangan, usia masuk SD ini menjadi praktik jual beli kursi—terlebih di SD negeri favorit—tarifnya mencapai jutaan rupiah.

Batas minimum usia masuk SD enam tahun itu memang perlu dikaji lagi. Pada masa lalu (sebelum dekade 1980-an), ketika gizi keluarga belum baik, pendidikan orangtua masih rendah, kesadaran bersekolah rendah, baru ada TVRI, media massa dan sarana komunikasi masih terbatas, tentu saja perkembangan fisik dan mental anak pun lambat.

Namun, pascadekade 1980-an (apalagi sekarang), ketika gizi keluarga bagus, orangtua terdidik dan sadar akan pendidikan, sarana komunikasi dan fasilitas pendidikan lengkap, serta banyak media cetak maupun elektronik, perkembangan fisik dan mental anak pun mengalami percepatan.

Anak berusia lima tahun tanpa paksaan sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung; mental mereka juga sudah matang. Perkembangan fisik dan mental anak seperti itu perlu diakomodasi dalam perundang-undangan pendidikan nasional sehingga tidak dijadikan sebagai obyek jual beli usia.

Keenam, masuknya pendidikan asing. Hal itu diatur dalam Pasal 65 Ayat 1-3, baik untuk pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam Pasal 65 Ayat 1-3. Pasal ini dinilai terlalu liberal karena Amerika Serikat saja yang dikenal liberal sangat melindungi pendidikan bangsanya, sebaliknya kita justru mengundang asing untuk turut mendidik bangsa kita. Keberadaan Pasal 65 ini sebetulnya tidak perlu.

Persoalan lain yang cukup krusial dan perlu dirumuskan kembali pasalnya adalah masalah pendanaan pendidikan mengingat pasal satu dan lainnya saling bertentangan. Pasal 43 Ayat 2-3 mengatur masalah komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, tetapi Pasal 46 Ayat 1 jelas sekali memberikan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk menanggung pendanaan pendidikan.

Masih banyak lagi pasal yang perlu direvisi agar tidak menimbulkan keruwetan di lapangan. Semoga para anggota Komisi X DPR periode 2009-2014 punya semangat untuk melakukan reformasi perundang-undangan pendidikan nasional.

A Distressing Silent of SBY

2009-09-23T23:33:00.000-07:00

Saya tidak tahu bagaimana pandangan dari banyak orang. Tapi kok rasanya Pak SBY cenderung membisu dalam persoalan KPK. Artinya ada momen di mana Pak SBy cukup vokal. Misalnya waktu nama baiknya diserang, yaitu isu dia telah menikah sebelum dengan bu Ani, isu kritik soal kebijakannya oleh capres lain, isu terorisme dan isu lainnya. Tapi dalam masalah KPK kelihatannya begitu sunyi senyap.

Apapun yang menjadi alasan sebenarnya, tetapi tanpa sadar Pak SBY mengirimkan pesan bahwa dalam masalah KPK ini:

1. Polisi tidak melakukan kekeliruan apapun dalam penetapan status dua komisioner KPK

2. Presiden lebih suka mengganti anggota KPK daripada mempercepat proses hukum para komisioner untuk jelas statusnya

3. SBY lebih suka memutuskan sendiri siapa yang menjadi anggota KPK daripada membiarkan proses melalui panitia seleksi dan DPR melakukan pemilihan

4. Presiden tidak memberikan usaha yang berarti untuk menolong KPK mempertahankan kewibawaannya, khususnya terhadap Polri. Beda sekali dengan dulu waktu ada masalah dengan Kehakiman Agung.

5. SBY belum menunjukkan secara proaktif usaha pemberantasan korupsi harus dimuluskan dan diberi ruang gerak yang seluas-luasnya. Semoga ini tidak berarti mempersempit ruang gerak dari pemberantasan korupsi.

SBY yang silent, bagi saya a distressing attitude. Mohon pak SBY melakukan sesuatu untuk mengirimkan pesan yang lebih keras tentang komitmenya dalam pemberantasan korupsi.

Denni B. Saragih

"False Negative" dalam UN

2009-05-18T21:31:00.000-07:00

"False Negative" dalam UN
Sumber: Kompas Sabtu, 2 Mei 2009 | 04:15 Wib

Dalam sebuah talk- show tentang ujian nasional di radio Elshinta (14/4), ada pertanyaan kepada Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Prof Dr Mungin Eddy Wibowo tentang kemungkinan memeriksa kembali lembar jawaban ujian nasional bila diduga ada kejanggalan pada hasil yang diperoleh.

Tahun lalu anak si penanya itu dinyatakan tidak lulus karena nilai yang dicapai pada salah satu mata pelajaran yang di-UN-kan kurang dari 3,0. Padahal, mata pelajaran lain mendapat nilai di atas 9,0. Penanya itu merasa ada kejanggalan pada hasil ujian mengingat prestasi akademis anaknya sebelumnya termasuk tinggi. Upaya untuk mempertanyakan hasil ujian ke dinas pendidikan tidak membuahkan hasil.

Sayang Ketua BSNP tidak menjawab pertanyaan kemungkinan memeriksa kembali lembar jawaban siswa bila diduga ada kejanggalan. Yang dikemukakan adalah berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi hasil ujian, misalnya anak sakit atau memiliki kemampuan tinggi untuk mata pelajaran yang lulus tetapi lemah pada mata pelajaran yang tidak lulus.

Sebenarnya, pertanyaan itu merupakan hal amat penting dalam UN yang dikategorikan sebagai high stakes testing, yaitu penyelenggaraan ujian yang berdampak besar terhadap masa depan siswa.

”False negative”-”false positive”

Dalam pengambilan keputusan untuk meluluskan atau tidak,

selalu ada peluang terjadinya kesalahan. False negative terjadi bila peserta yang sebenarnya memiliki kemampuan di atas standar kelulusan dinyatakan tidak lulus. Sementara itu, false positive terjadi bila peserta yang memiliki kemampuan di bawah standar kelulusan dinyatakan lulus.

Nilai yang diperoleh dalam pengukuran seperti UN sering disalahpahami sebagai nilai sebenarnya (true score) dari prestasi belajar siswa. Sebenarnya, true score ini tidak akan pernah bisa dipastikan karena pengukuran, terlebih terhadap variabel laten, seperti prestasi belajar, selalu memiliki kesalahan pengukuran yang dikenal sebagai kesalahan baku pengukuran (standard error of measurement). Besarnya kesalahan baku pengukuran ini bergantung pada keandalan alat ukur yang digunakan yang mencerminkan kestabilan dan kekonsistenan dalam pengukuran. Sayang masyarakat tidak memiliki informasi seputar kualitas teknis paket-paket soal UN.

Meski true score ini tidak pernah diketahui nilainya, kita dapat menentukan kisaran true score pada tingkat kepercayaan tertentu. Contohnya, asumsikan kesalahan baku pengukuran pada UN adalah sebesar 0,2 (catatan: saya tidak mendapat informasi tentang besarnya kesalahan baku pengukuran, baik dari website Departemen Pendidikan Nasional maupun BSNP).

Jika seorang siswa mendapat nilai 5,4 untuk suatu mata pelajaran, kita memiliki keyakinan 95 persen bahwa true score siswa itu ada pada kisaran 5,4 sekitar 1,96 (0,2) > 5,4 sekitar 0,392, yaitu antara 5,01 dan 5,79 (1,96 adalah skor baku untuk tingkat kepercayaan 95 persen, sedangkan 0,392 merupakan margin of error).

Beberapa kesempatan

Dengan standar kelulusan 5,5, siswa yang mendapat nilai 5,4 akan dinyatakan tidak lulus untuk mata pelajaran bersangkutan. Meski demikian, perlu diingat, true score siswa itu mungkin lebih tinggi dari 5,5 sehingga terjadilah false negative. Karena itu, untuk mengurangi terjadinya false negative, perlu diberikan beberapa kali kesempatan kepada siswa yang gagal untuk menunjukkan prestasi belajar mereka.

Benar bahwa memberikan beberapa kali kesempatan dapat meningkatkan false positive, yaitu meluluskan siswa yang sebenarnya memiliki true score di ba- wah standar kelulusan. Namun, saya memandang false negative lebih berbahaya karena siswa yang seharusnya lulus kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau mencari pekerjaan bagi lulusan SMA/SMK, belum lagi menimbang aneka tekanan psikologis yang dialami siswa maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Pelaksanaan UN yang hanya satu kali, itu pun dilakukan pada tahun terakhir masa belajar, sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar pelaksanaan high stakes testing. Negara-negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan ujian kelulusan bagi siswa SMA dan sederajat memberikan beberapa kali kesempatan kepada siswa yang gagal karena ujian tidak dilaksanakan pada tahun terakhir masa studi.

Mekanisme ”appeal”

Selain kesalahan pengambilan keputusan yang disebabkan kesalahan baku pengukuran, tidak tertutup kemungkinan adanya kontribusi sumber-sumber kesalahan lain yang bukan berasal dari pengukuran itu sendiri, misalnya dalam pemindaian LJUN atau dalam tahapan lainnya.

Upaya standardisasi yang dilakukan pemerintah akan tercederai bila kemungkinan terjadinya kesalahan tidak diantisipasi dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan appeal (peninjauan kembali) bila diduga ada kejanggalan- kejanggalan agar tidak semakin banyak siswa yang menjadi korban false negative. False negative ini dapat diasosiasikan dengan menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Mekanisme ini harus sama di seluruh Tanah Air dan diinformasikan secara jelas kepada masyarakat.

Sementara asumsi bahwa pelaksanaan UN dapat meningkatkan prestasi siswa masih perlu diuji, aspek-aspek teknis pelaksanaan UN perlu terus dievaluasi agar tidak ada siswa yang dirugikan. Akuntabilitas pelaksanaan UN, hal yang ditekankan berulang-ulang oleh Ketua BSNP saat talkshow, menjadi kunci.

Elin Driana Salah Seorang Koordinator Education Forum

Cukup Sudah UN by Abduhzen (Ketua Ed Forum)

2009-05-18T06:10:00.000-07:00

Dalam praktiknya, UN telah memosisikan para guru dan kepala sekolah pada ruang
dilematis. Pada satu sisi, sebagai jajaran paling ujung dari rantai panjang
birokrasi pendidikan, mereka sering dipaksa mencapai target kelulusan tertentu
dengan standar yang ditetapkan. Di sisi lain, mereka menghadapi kenyataan
tingkat kemampuan murid-muridnya yang masih rendah. Situasi ini kemudian
menggiring mereka melakukan tindakan "penyelamatan" yang kadang kala melawan
akal sehat dan menentang hati nurani.

Ada dua berita menarik menyertai penyelenggaraan UN tahun ini. Pertama,
penangkapan enam kepala SMA dan seorang Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan Bengkulu Selatan yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena
tertangkap tangan ketika bersama menjawab soal cadangan UN untuk disebarkan ke
peserta UN, murid-murid mereka. Kedua, ancaman Wali Kota Bekasi untuk
memberhentikan kepala sekolah jika di sekolahnya ada murid yang tak lulus UN.

Selama enam tahun penyelenggaraan UN, rasanya tak pernah sepi dari peristiwa
kebocoran atau upaya-upaya membocorkan soal. Ironisnya, praktik curang tersebut
kebanyakan melibatkan oknum guru. Mengapa guru kita merelakan dirinya melakukan
praktik tak terpuji itu? Sudah begitu burukkah mentalitas dan moralitas para
guru kita?

UN direspons oleh berbagai kalangan terkait tidaklah secara positif sebagai
tantangan, melainkan dirasakan sebagai ancaman yang menakutkan. Pemerintah
daerah dan Dinas Pendidikannya, kepala sekolah dan guru, orang tua dan anaknya
(para murid) dihantui kegagalan dan kesia-siaan atas jerih payah mereka selama
bertahun-tahun. Kekhawatiran timbul karena UN mengandalkan hanya pada single
score dan tidak menyediakan ujian ulangan sehingga peluang kegagalan ternganga
bagi siapa saja, bahkan bagi para murid paling pandai pun. Ketegangan dan rasa
takut menjadi sempurna ketika belakangan Depdiknas mendramatisasi kegiatan
akademik ini dengan melibatkan aparat keamanan secara vulgar.

Sementara itu, jajaran birokrasi penanggung jawab pendidikan menginginkan UN
selalu tampak sukses di mata atasan dan masyarakatnya. Para guru beserta kepala
sekolah suka atau tidak suka diposisikan menjadi ujung tombak operasi kesuksesan
tersebut. Padahal, sebagai orang yang setiap hari bergelut dengan realitas,
mereka sangat tahu kesiapan sekolah dan kemampuan para muridnya. Pada posisi
dilematis seperti inilah sebagian besar guru dan kepala sekolah terpaksa
melalukan "penyelamatan" melalui beragam modus operandi yang dinilai berbagai
kalangan sebagai tak terpuji. Disebut "penyelamatan" karena sejatinya kegiatan
tersebut semata untuk membantu murid-muridnya, menyelamatkan sekolah, dan
menyelamatkan karier. Dan itu merupakan "keniscayaan manusiawi" akibat kebijakan
nasional yang keliru.

Sangatlah tidak bijaksana ketika menyalahkan para guru dan kepala sekolah. Kita
juga mengutuki faktor penyebab kecurangan mereka. Kita perlu mengingat kembali
bahwa pemerintah, Mendiknas, dan jajarannya sudah dua kali diputus bersalah oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena
kebijakan UN melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Ini hendaknya kita
refleksikan bersama bahwa secara hukum pemerintah telah melakukan dua kesalahan,
membuat kebijakan yang melanggar, dan kebijakan itu menyebabkan orang (guru dan
kepala sekolah) melanggar hukum. Oleh karena itu, ketika akan menjatuhkan
hukuman terhadap guru yang dianggap melanggar dalam kasus UN, perlu pula
dipertimbangkan sanksi terhadap pihak yang menjadi penyebabnya serta kebijakan
UN itu sendiri.

UN bukanlah persoalan hukum semata. Ia adalah bagian dari proses pendidikan yang
oleh para pakar sejak awal dianggap melanggar prinsip-prinsip pedagogis dan
mendangkalkan makna pendidikan. Kini, setelah enam tahun diselenggarakan, budaya
belajar keras dan kualitas pembelajaran belum menunjukkan tanda-tanda akan
meningkat. Demikian pula pemetaan mutu yang juga sering dijadikan alasan UN,
tidak jelas apakah ada dan menjadi dasar kebijakan untuk perbaikan. Yang semakin
nyata justru adalah dampak buruknya.

Jika UN terus dilangsungkan seperti sekarang, ada dua dampak buruk yang akan
muncul dalam dunia persekolahan kita, yaitu meningkatnya budaya malas belajar
dan tertanamnya mentalitas korup.

Menumbuhkan tradisi belajar pada murid merupakan inti dan hakikat pendidikan.
Dengan memfokuskan segenap aktivitas pembelajaran untuk menghadapi ujian,
kegiatan UN telah memberangus kesempatan tumbuhnya rasa cinta belajar dan
mekarnya fungsi nalar. Semangat belajar itu semakin melemah ketika para murid
menyaksikan dan terlibat konspirasi yang mengajarkan bahwa banyak "jalan tikus"
menuju lulus.

Konspirasi guru dan murid di sekolah adalah "praktikum diam" yang menanamkan
karakter buruk kepada anak-anak. Pandangan luhur terhadap martabat guru dan
lembaga persekolahan secara nyata dinegasikan sembari mengafirmasi nilai-nilai
korup yang merebak di tengah masyarakat. Praktik UN telah menjadi seperti hidden
curriculum pendidikan mental korup (corrupted mind).

Oleh karena itu, dengan UN lembaga persekolahan selain tidak mencerdaskan, juga
mengakselerasi kehancuran mentalitas bangsa ini. Cukup sudah UN!

Pemberantasan Korupsi

2008-03-29T05:39:00.001-07:00

Menggempur Korupsi dari Pelbagai Sisi
Oleh Victor Silaen

Batin kita mungkin sudah teramat lelah mengamati sepak-terjang para
koruptor dan dahsyatnya praktik korupsi yang menyebabkan Indonesia hingga kini
masih dikategorikan sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Padahal,
upaya-upaya memerangi korupsi selama ini telah gencar dilakukan oleh
institusi-institusi penegak hukum negara, yang didukung pula oleh pelbagai
lembaga keumatan dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap ”penyakit
akut” yang terus-menerus menggerogoti sendi-sendi negara ini. Pertanyaannya,
adakah alternatif lain yang harus kita lakukan? Harus disadari bahwa korupsi
tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga
upaya-upaya memeranginya harus luar biasa pula.
Terkait itu Prof Dr. JE Sahetapy, pakar hukum pidana dari Universitas
Airlangga, Surabaya, mengusulkan perlunya dibuat ketentuan hukum tentang
”pembuktian terbalik” dalam rangka memerangi korupsi (Suara Pembaruan,
17-3-2007). Bukan gagasan yang baru sebenarnya, tapi kita patut mendukungnya
agar gemanya terdengar lebih luas lagi. Sehingga, mudah-mudahan dalam waktu yang
tidak terlalu lama, gagasan ini berkembang menjadi isu politik hingga akhirnya
diagendakan untuk dibahas di DPR. Kalaupun belum berbentuk undang-undang,
menurut Sahetapy, setidaknya Mahkamah Agung dapat segera melakukan asas
pembuktian terbalik ini. ”MA memberlakukan asas ini, tentu melalui
yurisprudensi,” kata dia.
Memang, korupsi yang sudah menjadi wabah akut di negara kleptokrasi --
negara yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahannya ditandai oleh
keserakahan, ketamakan, dan korupsi yang merajalela (Amich Alhumami, 2005) – ini
harus digempur dari pelbagai sisi. Artinya, agar lebih efektif, kita tak bisa
hanya menggantungkan harapan pada lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini
sudah berperan. Untuk itulah perangkat hukum pun harus dilengkapi. ”Saya pikir
dengan kondisi Indonesia yang sudah hancur karena korupsi, maka asas ini sangat
relevan diberlakukan,” kata Sahetapy.
Ia benar. Sebab, bukankah kita kerap terheran-heran menyaksikan begitu
banyaknya aparat pemerintah maupun pejabat negara yang memiliki kekayaan tak
ubahnya pengusaha papan atas? Berapakah gaji mereka per bulan, sehingga harta
mereka begitu berlimpah? Menurut Sahetapy, jika kelak asas pembuktian terbalik
ini diberlakukan, maka orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi
diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi. Untuk itu tentu
harus dengan bukti hukum yang kuat. ”Saya bersama anggota Komisi Hukum Nasional
sudah bertemu Presiden agar asas pembuktian terbalik ini segera dimasukkan ke
dalam KUHAP,” ujarnya.
Kalau begitu, sekarang kita tinggal menunggu good will dan political will
dari Presiden Yudhoyono. Kita boleh optimistik dalam hal ini, sebab bukankah
sejak awal Yudhoyono telah bertekad kuat untuk memerangi korupsi? Bukankah ia
pernah berjanji di masa kampanyenya sebagai calon presiden dulu, untuk bekerja
siang-malam dan memimpin langsung di garda depan dalam rangka memberantas
korupsi?
Sebagai kepala negara, tak ada salahnya Yudhoyono mengacu pada
pengalaman memerangi korupsi di negara-negara tetangga seperti Malaysia,
Singapura, dan Hongkong (Cina), yang telah melaksanakan undang-undang khusus
yang mengatur asas pembuktian terbalik itu. Di ketiga negara ini, umumnya orang
takut melakukan korupsi karena sulit sekali menghindarkan diri dari penyidikan
jika benar-benar melakukan korupsi seperti menerima atau memberi suap. Karena si
tersangkalah – bukan pihak kejaksaan -- yang harus membuktikan bahwa dirinya
tidak melakukan tindakan korupsi sebagaimana yang disangkakan kepadanya.
Selain itu, ada beberapa alternatif lainnya. Pertama, mengampanyekan
pernyataan-pernyataan bersubstansi antikorupsi seluas-luasnya (sebagaimana hal
itu telah kita lakukan dalam rangka memerangi narkoba), misalnya dengan memasang
plakat-plakat, spanduk-spanduk, stiker-stiker, dan yang sejenisnya, di
ruang-ruang publik di pelbagai pelosok negeri ini, termasuk di kantor-kantor
pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Kedua, menciptakan efek gentar (detterent effect) di masyarakat dengan
cara menayangkan wajah para tersangka koruptor di sejumlah stasiun televisi
pemerintah maupun swasta secara berulang-ulang. Dengan cara itu dimungkinkan
tercapainya dua tujuan: 1) masyarakat dapat berpartisipasi memberikan
informasi-informasi yang terkait dengan para tersangka koruptor itu; 2)
orang-orang yang berniat korupsi niscaya berpikir seribu kali sebelum melakukan
kejahatan itu.
Ketiga, mengimbau masyarakat untuk tidak menaruh respek kepada para
koruptor. Itulah resep yang disampaikan Pascal Couchepin, Konsuler Federal
sekaligus Menteri Dalam Negeri Swiss (Kompas, 29-10-2005). Di negara yang
dikategorikan Transparency International sebagai “bersih dari korupsi” itu,
begitu ada yang korup langsung dimusuhi. Kalau dia pegawai negeri, maka akan
dibenci seluruh rakyat. Untuk menjadikan sebuah negara bersih dari korupsi,
menurut Couchepin, membutuhkan waktu. ”Akan tetapi, suatu hal yang utama adalah
jangan pernah berkompromi menghadapi korupsi dan jadikan korupsi sebagai musuh
bersama,” ujarnya. ”Di Rusia tindakan korupsi kini banyak berkurang, karena para
koruptor langsung dikirim ke Siberia,” katanya lagi.
Senada dengan itu, Mallam Nuhu Ribadu, Ketua Eksekutif Economic and
Financial Crimes Commission (EFCC) Nigeria berkata: “Kita punya masalah sama:
kita cenderung memberi hormat kepada orang-orang yang justru tidak layak
dihormati. Kamu melecehkan dirimu, kamu melecehkan kebijakanmu. Kamu punya
kesempatan yang baik, tapi kamu membuat para pencuri itu tetap jadi pencuri
karena kecenderungan itu. Ini masalah tentang manusia, jadi jangan ada toleransi
bagi para koruptor itu. Bawa mereka ke depan hukum. Di Nigeria, kami menangkap
para koruptor kakap dan ini membuat trickle down effect” (Tempo, 16-9-2007).
Pesan Couchepin dan Ribadu sangatlah jelas. Namun, mudahkah menerapkannya
di Indonesia, itu yang belum jelas. Sebab, bukankah umumnya kita cenderung
menghormati mereka yang kaya-raya, tak hirau kekayaan itu diperoleh dengan
cara-cara yang melawan hukum? Perlu disadari bahwa penghormatan kepada mereka
yang kaya-raya, khususnya yang menjadi hartawan karena korupsi, sebenarnya
semakin mengukuhkan pandangan bahwa korupsi adalah tindakan yang biasa di zaman
edan ini. Atas dasar itulah maka kita pun perlu belajar untuk tidak silau
memandang kekayaan.
Akhirnya, seraya terus berjuang menggempur korupsi dari pelbagai sisi,
ingatlah kalimat bijak Oscar Arias Sanchez, Presiden Costa Rica 1986-1990,
pemenang hadiah Nobel Perdamaian 1987 dan salah seorang anggota pendiri dan
anggota dewan penasihat Transparency International: “Kita sekali-kali jangan
putus-asa dalam upaya menghambat kanker korupsi. Memang, korupsi telah mendunia,
tetapi gelombang pasang tuntutan masyarakat agar diwujudkannya pemerintahan yang
bersih juga telah mendunia.”

* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.

MPS Tolak Rencana APBD Sumatera Utara

2008-02-01T01:53:00.000-08:00

Jumat, 1 Februari 2008 | 08:52 WIB

Medan, Kompas - Masyarakat Pendidikan Sumatera Utara menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut 2008 karena nilainya terlalu rendah. Anggaran itu jauh dari kebutuhan sebenarnya dan melecehkan amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran.

”Kami menolak anggaran pendidikan ini. Ini jelas jauh lebih kecil dari amanat undang-undang. Kami meminta agar ada revisi alokasi anggaran itu,” tutur Koordinator Masyarakat Pendidikan Sumut (MPS) Deni B Saragih, Kamis (31/1), di sela-sela diskusi mengupas anggaran pendidikan APBD Sumut.

Menurut Deni, banyak persoalan pendidikan yang memerlukan perhatian, seperti rehabilitasi sekolah rusak dan perbaikan kesejahteraan guru. Sikap penolakan mula-mula didesakkan oleh pendiri Yayasan Sultan Iskandar Muda, Sofyan Tan. Sofyan menilai, selain kecil, alokasi dana pendidikan banyak yang salah sasaran. Salah satu bentuk kesalahan itu adalah pemberian bantuan ke sekolah.

”Banyak sekolah di pinggiran kota yang belum banyak menikmati bantuan. Bantuan selama ini banyak diterima sekolah yang sudah maju. Bagaimana sekolah yang berbeda sarana pendidikannya melakukan ujian nasional dengan soal yang sama,” kata Sofyan yang juga anggota dewan pendidikan Sumut.

Penolakan serupa didukung oleh anggota DPD asal Sumut, Parlindungan Purba. ”Saya setuju asal penolakan ini lepas dari unsur politik apa pun. Memang anggaran tahun ini banyak tersedot oleh agenda politik. Padahal, anggaran itu mestinya bisa dipakai untuk memperbaiki sekolah rusak, misalnya,” katanya.

Penolakan terhadap APBD diatur dalam mekanisme penyusunan anggaran, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut Elfanda Nanda mengatakan, sebelum disahkan, masyarakat bisa melakukan protes jika komposisi anggaran dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dia menuturkan, komposisi anggaran pendidikan di APBD Sumut tahun 2008 lebih buruk dari 2007. Tahun ini anggaran bidang pendidikan senilai 3,2 persen dari total anggaran yang ada Rp 3,1 triliun yang setara dengan Rp 102 miliar. Alokasi anggaran ini Rp 25 miliar untuk belanja tidak langsung dan Rp 76 miliar untuk belanja langsung atau belanja publik.

Adapun anggaran Dinas Pendidikan 2007 Rp 91 miliar yang terdiri atas Rp 20 miliar untuk belanja tidak langsung dan Rp 70,9 miliar belanja langsung untuk 10 program. Namun, hanya enam program yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Anggota Panitia Anggaran DPRD Sumut, M Nuh, memahami penolakan masyarakat atas alokasi dana pendidikan. ”Besarnya anggaran pendidikan tergantung dari kemauan politik saja,” katanya. (NDY)

Laporan Perjalanan Staf KAMG

2007-09-27T07:20:00.000-07:00

Aktivitas Staff KAMG

Senin, 10 September 2007
Pergi ke kantor DPRD SU untuk menemui Komisi E-DPRD SU, menanyakan tentang janji Komisi E untuk memfasilitasi pertemuan Tripartit antara KAMG-DPRD SU (Komisi E) dan Pihak Yayasan/Sekolah yang memecat dan mengurangi jam mengajar guru-guru anggota KAMG. Setelah diskusi dengan Pak Timbas (Koordinator Komisi E-DPRD SU), beliau mengatakan bahwa pengaduan KAMG tersebut belum pernah dibicarakan di lingkungan Komisi E dengan alasan anggota Komisi E sedang sibuk, dan beliau tidak berani mengambil langkah sendiri. Beliau hanya bisa menjanjikan bahwa nanti sore (senin, 10 Sept) sekitar jam 2, komisi E akan mengadakan rapat dan kasus KAMG ini akan menjadi salah satu agenda rapat Komisi E.

Selasa, 11 September 2007
Menemui Pak Timbas kembali untuk menanyakan bagaimana hasil rapat yang beliau janjikan. Tapi sangat disayangkan, beliau mengatakan bahwa mereka (komisi E) tidak jadi rapat dengan alasan anggota Komisi E pada tidak datang. Setelah diskusi lagi dengan beliau, beliau menyarankan supaya KAMG juga turun ke tingkatan Daerah/kota yaitu untuk mendesak dinas Daerah/Kota supaya mamfasilitasi KAMG bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai bersama pihak Yayasan/Sekolah dilingkungan daerah/kota tersebut, sembari juga nanti Komisi E akan tetap mengusahakan supaya tuntutan KAMG (yaitu difasilitas bertemu dengan pihak yayasan/kota) di tingkatan Propinsi tetap dilakukan.
Selain itu beliau juga menyerahkan foto copy tembusan surat edaran (tertanggal 22 Agustus 2007) dari Kadis Pendidikan Propsu ke Kadis pendidikan Daerah/kota yaitu Medan, Langkat, Deli Serdang dan Tebing Tinggi. Surat dari Kadis Propsu tersebut berisi supaya masing-masing Kadis di 4 (empat) daerah/kota tersebut menyelesaikan permasalahan KAMG dengan pendekatan personal dan bersifat persuasif edukatif kepada para kepala sekolah, pimpinan yayasan dan para guru yang bersangkutan untuk menjaga kelancaran proses pembelajaran di sekolah.

Rabu, 12 September 2007
Kami pergi ke kantor Dinas Pendidikan Propsu, untuk menanyakan hasil tindak lanjut dan respon Dinas Pendidikan Daerah/Kota atas surat edaran yang dikeluarkan oleh Kadis Propsu tersebut.
Satpam kantor dinas Propsu yang dilantai satu mengatakan bahwa Kepala Dinas lagi ada urusan luar dan kami disarankan untuk bertemu staff ahlinya saja. Kemudian ketika jumpa dengan Satpam di lantai dua, kami diarahkan untuk bertemu Kepala Tata Usaha saja.
Ketika masuk ke ruangan Tata Usaha, kami dilayani oleh salah seorang pegawai di ruangan tersebut, kemudian kami mengutarakan maksud kedatangan kami dan kamipun menyerahkan foto copy surat edaran dari Kadis tersebut, tetapi beliau mengatakan bahwa KTU lagi ada rapat. dan kami disuruh untuk menunggu. Setelah selesai rapat di ruangan rapat Tata usaha, KTU keluar, tetapi beliau belum bersedia menemuii kami dengan alasan ada rapat lain. Sehingga kamipun pulang tanpa hasil.

Jumat, 14 September 2007
Kembali kami mendatangi kantor tata usaha dinas propsu, dan menjumpai pegawai yang kemarin melayani kami, beliaupun menjumpai KTU dan mengutarakan maksud kedatangan kami. Kemudian beliau mengatakan bahwa KTU belum bersedia untuk ditemui dan KTU melalui beliau hanya menyerahkan hasil dengar pendapat antara Mendiknas dengan Komisi X DPR-RI dan kami disuruh memfoto copy. Kami menjelaskan bahwa itu sudah kami miliki, yang kami minta adalah hasil tindak lanjut surat edaran kadis Propsu. Tetapi pegawai tersebut mengatakan mereka tidak tahu menahu tentang surat tersebut dan kami disuruh untuk menanyakan langsung ke Kadis.
Kemudian kami pergi ke kantor Kadis, tetapi kadis tidak ada di tempat dan akhirnya kami dilayani oleh Staff Ahlinya Kadis. Setelah mengutarakan maksud kedatangan kami, beliau menjawab bahwa surat tersebut belum ada hasil. Beliau mengatakan bahwa karena alasan Otonomi Daerah, Kepala Dinas Propsu tidak mempunyai wewenang yang kuat untuk menekan dinas daerah/kota. Beliau menambahkan bahwa Kadis Propsu melalui surat tersebut hanya bisa menyarankan kadis daerah/kota untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan daerah/kota bisa sesuka hati mau membalas atau tidak surat edaran tersebut.
Kemudian kami menjelaskan bahwa di point 2b surat tersebut dituliskan bahwa setiap langkah dan strategi yang diambil dinas daerah/kota harus dilaporkan ke Dinas Propsu. Tetapi lagi-lagi beliau mengalaskan Otonomi daerah. Beliau mengatakan dengan adanya Otonomi Daerah, tidak ada kewajiban mutlak daerah/kota untuk membalas atau mengindahkan surat edaran Kadis Propsu tersebut.

Senin, 17 September 2007
Kami kembali menjumpai Pak Timbas untuk mendiskusikan hasil yang kami dapat di kantor Dinas Propsu, sekaligus juga menekankan tuntutan KAMG yang pertama kali yaitu supaya difasilitasi bertemu dengan pihak yayasan/sekolah. Kemudian bapak itu kembali menyarankan supaya kami tetap turun langsung ke dinas daerah/kota sekaligus juga menanyakan tentang surat edaran kadis Propsu itu langsung di daerah. Sewaktu kami nanti turun ke dinas daerah, beliau berjanji akan mengontak anggota DPRD (lewat Fraksi PKS )di daerah yang akan kami kunjungi supaya memfasilitasi kami bertemu dengan kepala Dinas daerah/kota. Dan bapak itu juga menjanjikan tentang tuntutan KAMG ke DPRD SU akan dibicarakan pada rapat Komisi E nanti sore Jam 2.

Selasa. 18 September 2007
Kami menghubungi kembali Pak Timbas, untuk menanyakan hasil rapat Komisi E. Beliau mengatakan bahwa hasil rapat komisi E adalah mereka menyurati Kadis Propsu untuk mempertanyakan hasil tindak lanjut surat edaran Kadis Propsu. Kemudian beliau menjanjinkan kalau surat komisi E tersebut tidak ditanggapi oleh Kadis propsu, maka Komisi E akan memanggil langsung Kadis Propsu. Kemudian kalau kedua cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka Komisi E menjanjinkan akan memfasilitasi KAMG untuk bertemu pihak Yayasan/Sekolah.

Rabu, 19 September 2007
Kami pergi ke DPRD Deli Serdang (Fraksi PKS) meminta supaya di fasilitasi bertemu dengan Dinas Pendidikan DS. Tetapi karena ada sedikit Misscomunication antara Pak Timbas dengan dengan Fraksi PKS DS maka kami tidak jadi bisa bertemu dengan Kadis DS.

Senin, 24 September 2007
Kami pergi lagi ke Fraksi PKS DS. Disana kami bertemu dengan Uztad Latief (Ketua Fraksi PKS) dan meminta beliau untuk memfasilitasi kami bertemu dengan Kadis DS. Setelah diskusi sebentar, kemudian beliau membawa kami langsung menuju kantor Dinas Pendidikan DS. Disana kami tidak bertemu dengan Kadis karena sedang ada dinas luar. Maka kami dilayani oleh KTU (Pak Surya). Sesudah mengutarakan maksud kedatangan kami, beliau mengatakan bahwa masalah KAMG ini sudah diusut dan untuk ini sudah dibentuk Tim Khusus yang diketuai oleh pak Zul Syahrizal.
Menurut penuturan Beliau, hasil pengusutan itu dijelaskan bahwa para guru dipecat dan dikurangi jam mengajarnya salah satu alasannya menurut sekolah adalah karena berkurangnya jumlah siswa sehingga sekolahpun harus mengurangi jam mengajar guru. Kemudian kami mengatakan bahwa kekecewaan KAMG selama ini bahwa Dinas Pendidikan hanya mendengarkan apa kata Yayasan/sekolah dan tidak pernah menanyakan KAMG (dalam hal ini guru-guru yang dipecat atau yang dikurangi jam mengajarnya).
Kemudian beliau menyarankan supaya kami membuat surat permohonan resmi dari KAMG berisi harapan KAMG ke Dinas DS dan beliau juga menyarankan kami bertemu langsung dengan ketua tim untuk menanyakan kejelasan hasil investigasi mereka. Beliau juga berjanji akan menyuruh Pak Zul untuk menghubungi kami.

Selasa, 25 September 2007
Bertemu dengan Indira (Bagian Diakonia bidang anak PGI Pusat).

Rabu, 26 September 2007
Sampai hari ini kami tidak pernah dihubungi oleh Pak Zul. Akhirnya kami yang menghubungi Pak Zul lewat nomor HP yang diberikan oleh Pak Surya, tetapi nomor yang diberikan itu tidak aktif-aktif. Setelah sampai di kantor dinas kami telepon kembali beliau tetapi tetap tidak aktif.
Kemudian kami bermaksud menjumpai Pak Surya karena Pak Zul tidak bisa dihubungi. Tetapi menurut pegawai Tata Usaha, Pak Surya sedang ada tamu dan tidak bisa diganggu. Kemudian kami SMS Pak Zul dengan maksud meminta Beliau untuk berkenan menemui kami dan setelah menunggu beberapa lama SMS tersebutpun masuk tetapi tidak ada tanggapan.
Setelah kira-kira jam 11.30 Wib, Pak Surya keluar dan kami menanyakan bagaimana tindak lanjut dari pembicaraan kami tempo hari, tetapi beliau tidak memberi tanggapan apa-apa (mungkin karena kami datang tidak bersama anggota DPRD lagi), dan beliau hanya mengarahkan kami untuk bertemu dengan Pak Zul secara langsung. Kemudian beliau menunjukkan kantornya Pak Zul.
Kemudian kami masuk ke kantor Dikmenjur (Pak Zul sebagai Koordinator), dan disana kami bertemu pegawai Dikmenjur (Mattohir Siregar), dan kami menyatakan bahwa kami ingin bertemu dengan Pak Zul. Tetapi beliau mengatakan bahwa Pak Zul sedang istirahat (tidur) dan tidak bisa diganggu padahal masih pukul 11.30 WIB.
Kami tanyakan kembali berapa lama beliau istirahat, tetapi pegawai tersebut mengatakan tunggu sajalah dulu. Setelah jam 12.00 WIB, kami menanyakan kembali jam berapa biasanya beliau selesai istirahat, tetapi pegawai yang lain (cewek) mengatakan “kan ada waktunya istirahat dan ada waktunya menerima tamu, jadi tunggu sajalah dulu”. Dan mereka mengatakan istirahat biasanya sampai jam 13.00 WIB. Kemudian kami pergi, dan mengatakan bahwa kami akan datang lagi jam 13.00 WIB.
Pukul 13.00 WIB kami datang lagi dan menemui pegawai tersebut, tetapi mereka mengatakan bahwa Pak Zul sudah keluar dan tidak tahu apakah masih kembali atau tidak. “Baru saja kalian pergi, Pak Zul sudah keluar, makanya tadi ditunggu saja” kata pegawai cewek tadi. Padahal mereka yang bilang tadi, bahwa jam istirahat biasanya sampai pukul 13.00 WIB.

Catatan Kritis Kurikulum 2006

2007-09-18T02:05:00.001-07:00

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 22/2006 tentang Standar Isi Pendidikan (dan No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan/SKL) menginisiasi kurikulum tingkat satuan pendidikan alias KTSP di Indonesia. Sebagaimana ramai diulas, mulai tahun pelajaran 2006/2007, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) meluncurkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) atau akrab disebut Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar.
Alih-alih mereformasi KTSP, sekadar kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing, di mana pedoman dan alat ukur keberhasilannya tetap sentralistik. Berarti, secara substansial nuansa reformasi kurikulum tidak mampu memaknai otonomi pendidikan yang sebenarnya. Kental nuansa anti pemberdayaan karena kebijakan tetap berada pada para pejabat Depdiknas dari pusat ke daerah dan bukan pada sekolah-sekolah. Reformasi setengah hati ini malah membingungkan pemangku kepentingan pendidikan, jangankan menyusun kurikulum, menjalankan kurikulum yang sudah adapun sulitnya setengah mati. Oleh karena itu, tepatlah orang melabeli KTSP sebagai kurikulum tidak siap pakai.
Menurut Beane (1986), yang dimaksud cara pandang kurikulum dalam arti sempit adalah, kurikulum hanya berupa sekumpulan daftar mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, sedangkan cara pandang kurikulum dalam arti luas adalah, kurikulum di samping berupa daftar kumpulan mata pelajaran juga harus diartikan sebagai kegiatan belajar dan sebagai pengalaman belajar peserta didik.Buaian sentralistik pendidikan yang selama ini terjadi telah menjadi virus yang mengerdilkan ide dan kreativitas satuan pendidikan dalam memberdayakan potensi dirinya. Dalam konteks yang hampir sama, arus perubahan juga terjadi di lingkup pendidikan nasional.
Yang ironis hanya guru-guru di sekolah unggul saja yang mendapat penjelasan soal kurikulum 2006. Sekembalinya ke daerah, sekolah tersebut diminta menularkan ilmunya. Dengan sistem getok tular sederhana ini, misi dan visi Depdiknas mudah sampai ke akar rumput. Pertanyaan mendasar, apakah KTSP akan dimanfaatkan semaksimal mungkin sekolah untuk meningkatkan potensi yang dimiliki? Perlu diingat, KTSP tidak berjalan maksimal jika para pejabat Depdiknas tidak berubah lebih dahulu. Tanpa semangat perubahan makna KTSP bak macan ompong.
Curtis R Finch dan John R Crunkilton ahli kurikulum dari Virginia Polytechnic Institute and State University Amerika Serikat (AS). Dalam karya-karyanya, kedua pakar kurikulum ini menekankan pentingnya sosialisasi atau desiminasi sebelum kurikulum baru dijalankan. Dengan kata lain, sebelum kurikulum baru dijalankan, harus dilakukan desiminasi yang efektif. Untuk mendesiminasi kurikulum (baru) terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan; masing-masing menyangkut kesiapan pemakai dan pelaksananya (audience), kondisi geografis (geographical consideration), serta biaya penyebaran informasi (cost).
Bila sistem desiminasi kurikulum tidak efektif, maka sebagus apa pun materi kurikulum akan 'mentah' karena informasi yang diterima masyarakat khususnya pemakai dan pelaksana tak lengkap. Akhirnya, pelaksanaan kurikulum banyak menemui kendala. Dari sisi pemakai dan pelaksana, sampai sekarang kebanyakan guru, kepala sekolah, dan bahkan petugas Dinas Pendidikan belum tahu substansi kurikulum 2006. Belum lagi menyangkut masalah filosofi sampai dengan metodologi implementasinya.
Dari sisi kondisi geografis, kondisi tanah air kita tergolong kurang mendukung dilaksanakannya pergantian kurikulum secara cepat. Mengapa? Karena sistem informasi yang semodern apa pun realitasnya sulit untuk menembus kendala geografis yang tajam. Sekolah-sekolah yang ada di pelosok, di pegunungan, di tengah laut, dan sebagainya, sangat sering menerima informasi yang terlambat. Dalam hal informasi kurikulum, kiranya juga mengalami nasib yang sama.
Setiap ada kebijakan pergantian kurikulum, dunia pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah. Namun, kegiatan itu tidak membawa pencerahan bagi guru, sebaliknya justru membawa frustrasi karena membingungkan. Di samping membingungkan, model berbagai kegiatan ilmiah selama ini hanya mendengarkan orang berceramah, tanpa action plan yang serius sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh guru setelah sampai di sekolah. Bahkan, mungkin si penceramah itu hanya mampu secara teoretik tapi miskin implementasi dan pengalaman, sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu kegiatan. Model kegiatan semacam itu tidak pernah diadakan evaluasi, yaitu penagihan dalam bentuk implementasi dari peserta kegiatan. Sebaliknya, guru yang mengikuti kegiatan ilmiah tanpa membekali dirinya dengan tema kegiatan yang diikuti, sehingga dalam kegiatan mereka asyik mencatat apa yang diucapkan oleh pembicara.
Padahal, penyelenggara kegiatan jauh-jauh hari mestinya dapat menginformasikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal semacam ini tidak pernah dilakukan. Akumulasi dari semua kegiatan tersebut dapat diprediksi: tidak ada perubahan kinerja yang dapat membawa ke arah peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan. Pengalaman menunjukkan, dengan berbagai pergantian kurikulum toh tidak ada perubahan dan tampaknya tidak dijadikan bahan refleksi oleh birokrat pendidikan maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan.
Jalur birokrasi dunia pendidikan di Tanah Air adalah Depdiknas berada di puncak piramida teratas. Di bawahnya baru Kanwil P dan K provinsi masing-masing. Kanwil ini membawahi Kantor P dan K tingkat kabupaten dan kota. Dan alur akar rumput sekolah-sekolah, baik swasta maupun negeri, tepat di bawah Kantor P dan K tingkat kabupaten dan kota madya itu. Artinya, Kantor P dan K kabupaten dan kota punya kedudukan strategis dan sinergi sebagai penghubung kepentingan pemerintah dan sekolah.
Karena itu, maju mundurnya sebuah sekolah dan pendidikan suatu daerah sebenarnya juga tergantung seberapa jauh kinerja Kantor P dan K kabupaten dan kota. Bukan rahasia lagi kinerja kantor yang satu ini masih jauh panggang dari api. Sudah terbukti berkali-kali bahwa pergantian kurikulum tidak dapat membawa perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai kegiatan ilmiah?baik penataran guru, seminar, dan pelatihan-pelatihan kurang memberikan hasil yang meluas.
Seyogianya sebelum sekolah menyusun KTSP, Kantor P dan K kabupaten dan kota lebih dulu membuat rencana kerja setahun ke depan. Atau jangan-jangan kantor tersebut tidak pernah merancang kegiatan satu tahun pelajaran? Sepanjang yang penulis ketahui belum pernah ada rencana kerja Kantor P dan K disosialisasikan lebih dulu ke sekolah-sekolah. Mekanisme grobyakan justru yang sering mencuat.
Lain halnya kebijakan try and error yang menyangkut kurikulum. Akan sangat berbahaya jika penerapan KTSP berbanding terbalik dengan kemampuan satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum produk sendiri. Sudah rahasia umum, pendidikan keguruan di negeri ini tidak pernah menyiapkan guru dan sekolah menjadi pengembang kurikulum. Sementara dalam KTSP guru harus mampu menafsirkan standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi indikator dan materi pembelajaran, sekaligus menentukan sendiri metodologi didaktisnya agar tercipta harmoni pembelajaran yang efektif dan efisien.
Paradoks KTSP dan kesiapan guru bisa menjadi musibah nasional pendidikan. Musibah intelektual ini sulit di-recovery dan butuh waktu relatif lama, apalagi jika dikaitkan dengan konteks global jelas terjadi ironi. Globalisasi memaksa terjadinya variasi dan dinamika sumber pengetahuan. Dulu guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Sejalan dengan globalisasi, guru bukan satu-satunya lagi sumber pengetahuan. Siswa memiliki peluang mengakses informasi dari berbagai sumber, dikenallah istilah online learning. Tujuan mulia KTSP pada akhirnya hanya akan melahirkan sekolah-sekolah 'kurung batok', instan, dan kerdil kreativitas.
Pertanyaan tentang adanya kontradiksi antara KTSP dan ujian nasional (UN) menunjukkan bahwa KTSP digarap secara kurang integral. KTSP sangat berorientasi pada sekolah, berbeda dengan UN yang sentralistik. KTSP hanya memuat dua kolom, yakni kolom standar kompetensi dan kompetensi dasar. Berbeda dengan kurikulum 1994 atau kurikulum 2004 yang masih memuat materi pokok yang akan diajarkan guru. Konsekuensinya, materi pokok yang dikembangkan sekolah sangat beragam.
Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata

Tulisan Wakor Ed Forum di Koran

2007-08-29T03:48:00.000-07:00

Saatnyakah UN SD?
Oleh Dr. ELIN DRIANA

BELUM reda kontroversi ujian nasional tingkat SMP danSMA, pemerintah tengah berencana menyelenggarakanujian kelulusan bagi siswa SD mulai tahun 2008.Kepastian penyelenggaraan ujian nasional sekolah dasar(UN SD) ini pun masih ditunggu-tunggu sementara tahunajaran baru 2007/2008 sudah berlangsung.Di tengah ketidakpastian tersebut, mau tidak mauguru-guru di kelas 6 mulai melakukanpenyesuaian-penyesuaian guna mempersiapkan siswamengikuti UN. Misalnya, kurikulum kelas 6 yang disusununtuk satu tahun terpaksa dipadatkan menjadi satusemester agar siswa dapat berkonsentrasi mempersiapkanUN pada semester berikutnya. Orang tua pun mulai sibukmencari-cari bimbingan belajar bagi putra-putrinyademi persiapan UN.Memacu motivasi belajar siswa dalam meningkatkanprestasi akademik mereka merupakan dalih yang kerapdikemukakan oleh pemerintah untuk membela UN.Argumentasi sejenis memang menjadi alasan yang seringdigunakan oleh para pengambil kebijakan pendidikan,termasuk di negara-negara lain. Sebagian alasantersebut dapat diterima karena tidak tertutupkemungkinan ada di antara siswa yang memiliki motivasibelajar yang rendah atau yang lebih banyakmenghabiskan waktunya untuk jalan-jalan ke mal ataumenonton sinetron tidak bermutu di televisi, misalnya,ketimbang belajar.Namun, menjadikan ujian kelulusan sebagai fokus utamaupaya peningkatan mutu pendidikan dapat mengaburkanmasalah-masalah krusial yang berkontribusi terhadapkesenjangan mutu pendidikan di tanah air, misalnyakesenjangan kualitas guru, gedung-gedung sekolah yangtidak layak dipakai, minimnya fasilitas penunjangproses pembelajaran, seperti buku-buku pelajaran,laboratorium, perpustakaan, dan internet, sertakemiskinan yang membelit sebagian masyarakat. Hal inidiperparah pula dengan tradisi "serbamendadak dantergesa-gesa" yang melekat dalam berbagai kebijakanyang dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan.Peluncuran kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP),sertifikasi guru, ataupun UN SD merupakan sebagian diantara berbagai kebijakan dadakan lainnya. Terkait UNSD, berbagai dampak positif dan negatif yang dapatdiamati dari pelaksanaan ujian kelulusan tingkat SMPdan SMA maupun pengalaman di negara-negara lainselayaknya dipertimbangkan agar manfaat pelaksanaan UNSD lebih besar ketimbang mudaratnya. Dampak ujian kelulusanPenelitian-penelitian seputar dampak ujian kelulusanmaupun ujian kenaikan kelas kerap memberikan hasilyang bertolak belakang. Beberapa penelitianmenunjukkan bahwa keberadaan ujian kelulusanmeningkatkan prestasi akademik siswa untuk matapelajaran yang diujikan (Phelps, 2001), namunpenelitian lain menunjukkan tidak ada kontribusipositif pelaksanaan ujian kelulusan (Amrein &Berliner, 2003).Dalam penelitian terhadap dampak ujian kenaikan kelasbagi siswa kelas VI dan VIII di Chicago (istilah ujiankelulusan tidak digunakan untuk siswa SD dan SMP diAmerika Serikat), Roderick dan Angel (2001)menunjukkan adanya peningkatan semangat belajar dikalangan siswa yang kurang berprestasi. Akan tetapi,penelitian mereka juga mengindikasikan bahwa ujiankenaikan kelas tersebut tidak berpengaruh terhadapsiswa yang tidak hanya rendah prestasinya, tetapi jugaberasal dari keluarga miskin dengan berbagai problemsosial dan ekonomi. Tekanan yang lebih besar jugadialami guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah dikantong-kantong kemiskinan dengan kemampuan siswa yangkurang memadai pula.Penelitian-penelitian yang diterbitkan dalamjurnal-jurnal internasional maupun pemberitaan mediamassa mengindikasikan pula berbagai dampak negatifyang menyertai pelaksanaan ujian kelulusan. Salah satuyang kerap dikemukakan adalah terfokusnya pembelajaranpada mata pelajaran yang diujikan sehingga matapelajaran yang tidak diujikan menjadi terabaikan.Selain itu, proses belajar yang berupaya menggaliaspek kreativitas terpinggirkan karena cenderungmemfokuskan diri pada latihan-latihan soal.Negara tetangga kita, Singapura yang memang memilikiujian kelulusan mulai tingkat SD sampai SMA danterkenal dengan prestasi siswa yang gemilangsebagaimana terekam dalam The Third InternationalMathematics and Science Studies (TIMSS), mulai sedikitmengendurkan standardisasi pendidikan yang merekalakukan selama ini sebagai upaya mendorong prosesbelajar yang lebih kreatif (Zhao, 2006).Ujian kelulusan juga meningkatkan risiko putussekolah, terutama bagi anak-anak yang berasal darikeluarga tidak mampu. Berdasarkan pengalamanpelaksanaan UN SMP dan SMA tahun lalu, ujian ulang,yang merupakan standar profesional penyelenggaraanujian yang berdampak besar terhadap masa depan siswa,ditiadakan. Padahal, tidak tertutup kemungkinan adasiswa yang tidak lulus karena kesalahan pengukuranyang selalu ada pada tiap tes (false negative). Amatdisayangkan bila upaya peningkatan prestasi akademikyang terbatas pada mata pelajaran yang diujikan mestidibayar mahal dengan meningkatnya angka putus sekolahbagi siswa SD karena akan mengancam keberhasilanprogram wajib belajar sembilan tahun.Pelaksanaan UN SMP dan SMA pun telah menimbulkankecemasan di kalangan siswa, guru, dan orang tuasehingga bimbingan tes seakan menjadi keharusan. Tidakada yang salah dengan memberikan pelajaran tambahanbagi siswa bila dirasa perlu. Namun, yang terjadi saatini adalah munculnya rasa tidak percaya yangberlebihan terhadap kemampuan guru dan sekolah dalammembekali murid-muridnya.Anak-anak dari keluarga miskin, yang tidak memilikikesempatan mengikuti bimbingan belajar, akan semakinsulit untuk berkompetisi dengan anak-anak darikeluarga berada untuk masuk ke sekolah yang bermutukarena nilai UN biasanya juga digunakan sebagaikriteria utama penerimaan siswa baru. Dengan demikian,kesenjangan akses terhadap pendidikan bermutuberdasarkan status ekonomi keluarga akan semakinlebar.Di samping itu, kebiasaan meranking sekolahberdasarkan hasil UN, secara langsung maupun tidaklangsung telah memicu praktik-praktik kecuranganpelaksanaan UN yang sulit dibuktikan, namun telahmenjadi rahasia umum. Boleh-boleh saja melakukanperankingan, tetapi ranking tersebut tidak dapatbegitu saja dijadikan ukuran kualitas guru maupunsekolah tanpa mempertimbangkan kualitas murid-muridyang masuk ke sekolah tersebut, baik secara akademismaupun latar belakang sosial ekonomi. Ranking tersebutbisa jadi hanya menggambarkan kondisi sosial ekonomikeluarga siswa, namun telah ditelan mentah-mentahsebagai ukuran kualitas guru dan sekolah. Belum siapPelaksanaan ujian kelulusan mungkin saja berpotensidalam meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaranyang diujikan, namun dampak-dampak negatif yangditimbulkan tidak dapat diabaikan begitu saja.Dampak-dampak negatif tersebut akan semakinmendominasi bila berbagai masalah yang menjadi sumberkesenjangan kualitas pendidikan maupun ekonomi ditanah air tidak dijadikan prioritas. Penelitianmutakhir yang dilakukan oleh Lee (2006) terhadap 50negara bagian di Amerika Serikat yang saat ini tengahmelakukan upaya-upaya standardisasi pendidikan,menegaskan bahwa upaya-upaya tersebut akan sia-siatanpa peningkatan kualitas guru, serta sarana danprasarana penunjang proses pembelajaran lainnya.Di samping itu, pelaksanaan ujian kelulusan jugamenuntut dipenuhi standar-standar profesionalpenyelenggaraan ujian yang berdampak besar terhadapmasa depan siswa. Antara lain, pertama, pelaksanaanujian ulang sebelum berakhirnya tahun ajaran agarsiswa memiliki peluang untuk melanjutkan studi tanpamengulang pada tahun berikutnya. Kedua, tersedianyaprogram remedial bagi siswa yang gagal dengan dibiayaioleh pemerintah pusat/ daerah agar tidak membebaniorang tua. Ketiga, adanya keterpaduan antara kurikulumdan proses pembelajaran di sekolah dengan ujiankelulusan.Tampaknya, belum saatnya bagi pemerintah untukmenyelenggarakan UN SD karena belum terpenuhiprasyarat yang dibutuhkan untuk memunculkan potensidampak positif ujian kelulusan.Kenyataan bahwa pelaksanaan KTSP yang diluncurkansecara tergesa-gesa di awal tahun ajaran 2006/2007masih menimbulkan kegagapan di lapangan, jugamerupakan salah satu bukti ketidaksiapan tersebut.Memaksakan pelaksanaan UN SD saat ini, berpotensimemunculkan berbagai dampak negatif yang tidakdiharapkan sehingga semakin menjauhkan diri dari upayamengurangi kesenjangan mutu pendidikan di tanahair.*** Penulis, Doktor Bidang Riset dan Evaluasi Pendidikanlulusan Ohio University, Athens, Ohio, USA.Koordinator Lembaga Konsultasi Pendidikan LazuardiHayati.

Laporan Herdina Tambunan (KAMG Jakarta)

2007-08-28T03:28:00.000-07:00

Syalom KAMG,

Sesuai dengan undangan Education Forum kepada KAMG pada hari Senin 27 Agustus , Pukul 09.00- 15.00 WIB, saya ditugaskan untuk mewakili KAMG untuk mengikuti acara tersebut. Saya tiba di Wisma Kodel tempat berlangsungnya acara itu pikl 08.45. dan acara itu dimulai pada pukul 11.00 Wib. Acara yang seharusnya dihadiri oleh Ibu Yanti tidak datang berhubung Ibu itu sakit. Akhirnya rapat dipimpin oleh Bpk. Gatot (Sekretaris EF). Pengurus EF juga menghadiri acara itu, tapi koordinator ( Sophie Latjuba) EF tidak hadir.

Materi rapat pada hari itu adalah:

Evaluasi terhadap kinerja EF
Menampung ide-ide tentang apa yang harus dikerjakan EF lagi (apakah sebatas UN saja atau ada hal lain yang perlu dikaji)
Menampung ide-ide upaya perbaikan kualitas pendidikan Indonesia
Sharing tentang masing-masing komponen yang bergabung dengan EF
Restrukturisasi pengurus EF
Launching buku EF

Sebagai utusan KAMG, saya menceritakan tentang kondisi terakhir KAMG sesuai dengan sharing terakhir dengan pengurus KAMG (K’Resita) sewaktu kunjungan ke Jakarta pada hari Jumat yang lalu dan mensharingkan tentang laporan kronologis II yang disusun oleh KAM dan juga mensharingkan tentang Press Release tanggal 22 Agustus 2007.

Hasil pembahasan materi tersebut adalah EF akan mengkaji tentang :

UN terus akan dikaji
BHP
Amandemen sisdiknas
Anggaran (termasuk tentang korupsi anggran pendidikan)
Guru ( sertifikasi, perlindungan guru, sosialisasi kurikulm)
Perluasan akses pendidikan (salah satunya Homeschooling)
Pembentukan Komisi Nasional Pendidikan

Materi tersebut akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

Restrukrisasi pengurus EF dilakukan untuk semakin meningkatakan keefektifan dan kefisienan EF. Dengan struktur pengurus sebagai berikut:

Koordinator : Dr. Mohammad Abdulzen

Wakor : Elin Driana

Yanti Sriyulianti

Suparman

Koordinator daerah : Denni Saragih (Medan)

(dari daerah lain tidak semapat saya catat)

Sekretaris : Gatot

Waksek : Abdul Mufalah

Litbang : Irsyad Ridho

Rahmat Tialis

Advokasi : Leksono

Sulastri

Edi Setiawan

Kampanye : Ridwan Lukman

Melati

Sonya Sinyanyuri

Mbak Sophie menjadi penasihat, daftar nama penasihat nanti saya krim lagi, berhubung tidak keburu waktu mencatatnya. Diharapkan EF semakin tidak hanya bersifat education movement tetapi juga melakukan development education dengan hadirnya Litbang untuk melakukan riset-riset tentang pendidikan.. Kalau KAMG mau mengambil peran lagi di struktur pengurus EF masih bisa.

Acara tersebut dihadiri oleh banyak komponen EF, ada yang baru seperti Organisasi yang dipimpin K’Seto, kemudian Lembaga Pendidikan Lazuardi.

Launching buku perdana EF akan diadakan sekitar awal september. Dan ada kerinduan dari EF agar setiap komponen EF walau keanggotaan bersifat konsorsium diharapkan untuk mau hadir mengikuti undangan/ kegiatan EF. Disarankan untuk bergabung dengan mailing list EF: educationforum@yahoogroups.com .

Ini yang bisa saya sharingkan, sebenarnya Bpk Gatot akan mengirimkan ke email peserta rapat tentang hasil rapat ini. Nanti kalau udah dikirim akan saya forward ke email KAMG. Sekian sharing saya, saya rindu mengetahui informasi tentang perkembangan KAMG yang terbaru , saya minta tolong dikrimin. Tetap semangat KAMG, Maju Terus. God Bless you all.

Love,

Herdina Tambunan

Pandangan Tentang UN 2008

2007-08-23T04:28:00.001-07:00

Dilema UN, Adakah Solusinya?

Denni B. Saragih

Pembina, KAMG

Kebijakan Ujian Nasional (UN) menempatkan banyak sekolah pada posisi dilematis. Lulus UN menjadi syarat mutlak bagi siswa SMP dan SMA untuk lulus sekolah. Melakukan ujian secara objektif dan jujur berarti menerima konsekuensi tingkat ketidaklulusan yang tinggi. Tekanan dari siswa, orang tua siswa, reputasi sekolah, bahkan reputasi daerah begitu berat untuk ditanggung. Namun melakukan kecurangan UN berarti mengorbankan integritas dan hati nurani sebagai seorang pendidik. Yang lebih berat adalah banyak siswa yang mengalami demotivasi belajar karena sudah mendengar kabar bahwa jawaban akan beredar pada saat ujian berlangsung. Beberapa sekolah justru terkesan santai menjelang UN 2007 yang lalu, hal ini hanya dapat dijelaskan bila siswanya telah memiliki keyakinan yang tinggi bahwa mereka pasti lulus. Situasi ini adalah jelas kontraproduktif dengan maksud diadakannya UN, yaitu mendongkrak semangat belajar siswa.

Dilema kembali muncul paska dibongkarnya kecurangan UN oleh beberapa kelompok masyarakat, salah satunya oleh Komunitas Air Mata Guru (KAMG). Tim inspektorat menyebut di media massa, bahwa kecurangan seperti yang dilaporkan KAMG belum terbukti. Jadi bukan tidak terbukti. Bukannya memberikan keterangan yang jelas mengenai kecurangan yang sebenarnya terjadi, pemerintah justru merekomendasikan pembebastugasan Kadinas Kota Medan.

Dilemanya, disatu sisi terjadinya kecurangan UN sulit untuk disangkal, seolah telah menjadi rahasia umum. Disisi lain mengakui adanya kecurangan dalam skala besar harus dibayar dengan ongkos yang besar. Misalnya, seperti dikatakan Irjen M. Sofyan, bahwa siswanya dinyatakan tidak lulus, guru diberikan sanksi, demikian juga sekolah-sekolah yang terbukti curang. Berapa jumlah sekolah, guru dan siswa yang akan mendapatkan penalti? Dalam acara Republik Mimpi, Imam Prasojo, bertanya, “mengapa guru dan sekolah ramai-ramai melakukan ini?” Suatu pertanyaan yang sebenarnya perlu direnungkan pejabat diknas sebelum terburu-buru memberikan hukuman. Pemerintah perlu menghadapi persoalan yang sebenarnya. Banyak sekolah tidak siap menghadapi UN. Kualitas pendidikan Indonesia belum mencapai potret pemetaan UN, dimana 96% sekolah dinyatakan berhasil lulus, dengan rerata nasiona >7. Tanpa mengakui persoalan yang ada, tidak mungkin perbaikan dapat dilakukan.

UN dan Realita Pendidikan

Sebagai sebuah kebijakan, UN memang cacat sejak lahirnya. UU Sisdiknas jelas sekali mendelegasikan masalah kelulusan siswa kepada sekolah dan guru. Bahkan dalam UU Guru dan Dosen, hal ini dipertegas kembali. Sementara kebijakan UN membuat penilaian guru dan sekolah menjadi komponen yang kurang berarti. UN menjadi penentu mutlak kelulusan, guru dan sekolah hanyalah menjadi penentu bersyarat. Guru dan sekolah hanya berfungsi kalau siswa telah lulus UN. Artinya siswa yang tidak lulus UN, mutlak tidak lulus. Siswa yang lulus UN, sekolah memang berhak tidak meluluskannya. Suatu hak yang sangat ringkih, bisa dikatakan tidak berarti dalam konteks Indonesia. Wajar bila hampir seluruh sekolah emoh menggunakannya.

Sebagai sebuah kebijakan pendidikan, UN dengan sistem skor tunggal untuk kelulusan mendorong metode belajar yang berorientasi pemecahan soal. Logika pengetahuan digantikan dengan cara singkat dan cepat. Metode belajar didorong menjadi metode karbitan, tidak menghasilkan pengetahuan yang permanen. Apa yang diuji dalam UN tidak menggambarkan proses belajar selama tiga tahun yang telah dialami siswa. Hal itu hanya menggambarkan apa yang mereka pelajari dalam beberapa bulan kursus belajar menjelang UN dilaksanakan.

Disamping itu pusat proses belajar mulai berpindah dari berpusatkan sekolah, menjadi berpusatkan Bimbingan Belajar. UN tidak serta merta menggairahkan iklim belajar di sekolah. Justru yang lebih berkembang adalah bisnis Bimbingan Belajar di luar sekolah. Peran guru semakin disunat. Ditengah persolan besar menghasilkan guru yang profesional, kebijakan UN justru semakin menggaris bawahi rendahnya mutu guru. Sebuah persoalan yang harus dihadapi pemerintah dengan serius dan dengan progarn yang jelas dan terarah.

UN, Kelulusan dan Perbaikan Pendidikan

UN perlu dibebaskan dari posisi dilematis dan menjadikannya sebagai instrumen yang produktif bagi pendidikan Indonesia. Yang paling perlu segera dilakukan adalah melepaskan UN dari beban berat sebagai pengawal gerbang kelulusan. Tugas ini adalah milik guru dan sekolah. Kembalikanlah kepada mereka. Dalam situasi sekarang kecurangan UN perlu diselesaikan secara lebih bijaksana, menyangkut sistem yang merusak, bukan seolah mengkosmetiki pendidikan dan memaksakan kembali UN 2008.

Sebagai sebuah proposal, sebaiknya seluruh peserta UN SMA diluluskan dengan kategori yang berbeda. Misalnya kategori A, B, C dan D. Kategori A dan B, boleh melanjutkan ke Universitas. Kategori C hanya boleh melanjutkan ke program DIII atau yang lebih rendah. Sedangkan kategori D direkomendasikan untuk bekerja sebagai lulusan SMA. Hal yang sama diberlakukan untuk lulusan SMP. Hanya kategori A dan B saja yang boleh melanjutkan ke SMA. Sedangkan kategori C dan D hanya boleh melanjutkan ke sekolah kejuruan. Dengan demikian seluruh peserta UN diluluskan, hanya saja dengan kategori yang berbeda-beda.

Tapi bukankah hal ini bisa menjadi ajang kecurangan yang baru lagi? Sekolah bisa saja berlomba meningkatkan kelulusan kategori A dan B. Memang bisa saja terjadi. Karena itulah perlu dibuat program tindak lanjut UN. Sekolah dengan tingkat kelulusan C dan D yang tinggi diberikan program bantuan yang lebih besar untuk memperbaiki mutu pendidikan mereka. Sarana dan prasarana ditambah, fasilitas ditingkatkan, guru bantuan yang berkualitas juga ditambah. Sementara yang tingkat kelulusan A dan B-nya tinggi, bantuan pendidikannya dikurangi karena memang sudah lebih baik. Di sekolah-sekolah dengan tingkat kelulusan A dan B rendah, pemerintah bisa menyelenggarakan program kelas intensif untuk mendongkrak kualitas pendidikan mereka. Dengan adanya program bantuan yang lebih besar bagi sekolah yang kurang berprestasi, maka bisa diharapkan sekolah akan mencoba lebih objektif dalam menyelenggarakan UN.

Kelihatannya program UN tetap akan dilakukan. Sangat baik bila pemerintah bersikap bijaksana dan berlapang dada. Sebelum UN 2008 dilakukan, persoalan pendidikan perlu diantisipasi dengan cara yang tepat dan arif. Tidak menjatuhkan korban yang tidak perlu dan tidak sepenuhnya bersalah. Dan tidak membiarkan sekolah, guru dan siswa berada dalam ketidakpastian yang berlarut-larut.

Laporan Pemecatan Bulan Agustus

2007-08-23T04:11:00.001-07:00

Laporan Jhon Hendra, Guru di SMF Yapen SUMUT

Menjelang UN saya diberi tugas untuk mengawas UN di SMF Pharmaca. Pada hari pertama UN saya melihat kecurangan terjadi dimana pihak sekolah SMF Pharmaca datang memberikan kunci jawaban yang dituliskan dalam kertas kecil, kemudian saya mengambil kertas itu. Setelah itu saya menerima teguran Kepala Sekolah melalui Ibu Delima Tambunan (Tata Usaha), Kepala Sekolah menegur tindakan mencegah kecurangan UN 2007, dan meminta agar saya tidak mengulangi perbuatan itu pada hari berikutnya.

Sehubungan dengan peristiwa kecurangan UN 2007, saya diutus mewakili KAMG untuk mengikuti acara OM FARHAN di AN-TV (tepatnya tanggal 2 Mei 2007) untuk menjelaskan apa yang kami alami selama mengawas UN 2007. Sekembali dari Jakarta, saya disambut dengan sinis oleh pihak sekolah dan ada guru-guru yang tidak mau menegur saya.

Hingga sampai pada tanggal 30 juni, tepatnya saat rapat kenaikan kelas, saya dipanggil oleh Kepala sekolah untuk mendengarkan keputusan yayasan yang berisi:

Bahwa jam mengajar saya (sebagai Instruktur Laboratorium Kimia) ditiadakan. Saya tidak diizinkan sebagai instruktur Lab Kimia karena saya tidak sarjana Farmasi, atau yang disingkat SSi.Apt. Ironisnya setelah proses pembelajaran dilakukan, ada juga guru yang bukan bergelar SSi.Apt yang menjadi instruktur Lab. Kimia. Jadi saya menilai ada alasan lain terhadap apa yang saya alami.
Jam mengajar teori saya untuk kelas 1(dua kelas) dikurangi menjadi satu kelas (3 jam pelajaran) dengan tidak ada alasan yang pasti. Saya tidak tahu mengapa Kepala Sekolah menyuruh saya untuk mengajar kelas 3 (dua kelas) sebanyak 4 jam pelajaran. Ketika saya tanyakan alasannya, Kepala Sekolah mengatakan bahwa saya tidak punya kekurangan apapun secara profesional, namun selanjutnya tidak memberi keterangan apapun.

Kemudian wartawan majalah Nova datang untuk wawancara mengenai apa yang saya alami. Saya menceritakan semua apa yang saya alami dan itu diterbitkan dalam majalah edisi bulan Juli. Dan sehubungan dengan itu saya pada hari Senin, 6 Agustus 2007, setelah selesai mengajar, dipanggil oleh Kepala Sekolah menyangkut pemberitaan di majalah Nova tersebut. Kata mereka bahwa saya tidak punya dedikasi terhadap sekolah, mencemarkan nama baik sekolah dan tidak bisa diajak untuk bekerja sama, maka pihak yayasan memutuskan untuk memecat saya dengan meminta saya mengundurkan diri sebagai tenaga pengajar.

Laporan Kronologis Dina Siregar

Pada tanggal 30 Juli 2007, Pkl 18.30 WIB, surat diberikan kepada Dina Siregar untuk menghadiri pertemuan bersama Bapak Dirjen Dipdasmen Depdiknas serta Ka. Dinas Penddikan & Pengajaran Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan yang tertera dalam undangan pada esok harinya (Selasa, 31 Juli 2007) Pkl 10.00 bertempat di LPMP Asam Kumbang Jln Bunga Raya N0 96 Medan

Pada tanggal 31 Juli Pkl. 09.45, Dina Siregar tiba di LPMP.

Dalam undangan, pertemuan akan dimulai Pkl. 10.00, tapi mereka mengulur waktu dengan alasan yang tidak jelas dan akhirnya pertemuan dimulai pkl 11.00 WIB.

Pertemuan dimulai, dan moderator (Bapak Harman Setiawan) memperkenalkan rekan-rekannya (Tim Irjen dan Dirjen Diknas) kepada peserta.

Moderator langsung bertanya kepada Dina Siregar apa tuntutan yang sebenarnya. Kemudian Dina Siregar menjelaskan status kerja yang sebenarnya, bahwasanya dia telah dipecat dari sekolah dan hal tersebut ada hubungannya dengan kasus Ujian Nasional, dimana Dina Siregar telah menolak menjadi Tim Sukses (menjawab soal ujian nasional yang akan diberikan kepada siswa).

Moderator kembali menanyakan hal tersebut dan Dina siregar menjawab hal tersebut benar adanya dan bisa dibuktikan. Saat itu juga Dina mengatakan bahwa sejak UN, ada tekanan secara psikologis dari pihak sekolah, termasuk dimana Kepsek menanyakan seandainya Dina Siregar berada di pihak sekolah, apa yang Dina lakukan, kemudian Dina menjawab bahwa ia akan tetap pada prinsipnya.

Lalu moderator mengalihkan pembicaraan dengan langsung memberi kesempatan pihak sekolah (Bpk Silitonga) untuk berbicara. Bpk Silitonga mengungkapkan bahwa telah terjadi kekeliruan dan kelupaan karena pihak sekolah sibuk dengan administrasi sekolah, seperti penerimaan siswa baru, dan Bpk. Silitonga juga mempertanyakan mengapa Dina Siregar tidak menelepon pihak sekolah.

Lalu Dina interupsi dan langsung menyatakan bahwa Dina Siregar sudah 3 kali menelepon pihak sekolah, termasuk Bpk Wali (Sbg pimpinan Perguruan), bahwa beliau tidak mengtahui kondisi tersebut. Kemudian .untuk yang ke-4 kalinya, Dina menghubungi salah seorang guru untuk menanyakan langsung pada Seksi Pendidikan yang biasanya menghubungi guru-guru yang dipanggil mengajar kembali, dan ternyyata Dina tidak dipanggil lagi untuk mengajar di sekolah tersebut.

Bpk. Harman juga menanyakan apa yang menjadi tuntutan atau harapan Dina Siregar kepada pemerintah. Dina meminta dengan tegas kepada Pemerintah supaya melindungi guru-guru yang dipecat yang ada hubungannya dengan sistem pendidikan yang tidak jelas. Kemudian tanggapan Dinas dan Tim Irjen bahwasanya mereka siap untuk memfasilitasi dengan cara bisa melamar kemanapun dan tetap dikembalikan kepada Yayasan. Namun Dina bertanya kembali maksud dan arahan yang jelas tentang fasilitas yang dijanjikan, moderador menjawab hal yang sama dengan kesal, Dinapun menegaskan bahwa kalau masalah penghasilan itu gampang, tetapi yang menjadi letak permasalahannya adalah masalah tanggungjawab pemerintah khususnya penguasa pendidikan dalam menangani masalah sistim konstitusi pendidikan yang tidak jelas khususnya masalah Profesi guru.

Break: Pukul 13.30-14.45

Pertemuan Lanjutan: 14.45-16.45

Pertemuan tidak berlangsung dengan teratur lagi, acak-acakan, masing-masing membicarakan sesuatu, dan Bapak Harman sebagai Moderator langsung memberikan beberapa helai kertas yang tujuannya sebagai lampiran surat pernyataan bersamaan dengan surat pernyatan dari pihak mehtodist ( Kepsek) yang berisi bahwa pihak sekolah tidak pernah memecat Dina. Dari hal tersebut Dina tidak setuju dan akhirnya tidak menandatangani surat pernyataan, namun tim irjen Diknas memaksa untuk menandatangani selama berjam-jam, dan itupun tetap tidak dilaksanakannya untuk tidak menandatangani apapun.

Kemudian Ibu Henni yang menemani Dina menyatakan untuk mendiskusilkan hal tersebut dengan KAMG, dan untuk pemanggilan selanjutnya agar pertemuan juga dihadiri Advokat yang mewakili KAMG.

Press Release Terbaru

2007-08-23T04:10:00.000-07:00

Press Release

Komunitas Air Mata Guru

Medan, 6 Agustus 2007

“Apakah dengan menyatakan kebenaran kami harus menjadi musuhmu?”

Komunitas Air Mata Guru dengan ini menyatakan keprihatinan yang mendalam dengan cara-cara Orba yang dipakai Depdiknas dalam menyelesaikan persoalan pemecatan dan pengurangan jam mengajar guru-guru anggota KAMG. 2 anggota KAMG, ibu Dina dan ibu Rivenaum, setelah tampil mewakili KAMG di acara Open House Republik Mimpi, justru ditekan untuk menandatangani surat pernyataan yang tidak benar dan merupakan upaya menutupi persoalan sebenarnya.

Tim dari Jakarta, dua orang staf dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Depdiknas, masing-masing Harman Setiawan, SH., MSi dan Syarifuddin, SH serta dua orang dari Inspektorat jenderal Depdiknas, yaitu Jauhari Sembiring, SH, MSi dan Bambang Handaka, SH "hanya" bertemu dengan Dina Siregar, SPd., anggota Komunitas Air Mata Guru (KAMG), yang berkerja sebagai pengajar di Perguruan Methodist Tanjung Morawa, pimpinan dokter Wali, Selasa, 31 Juli 2007 di LPMP Asam Kumbang Jalan Bunga Raya No.96 Medan.

Ibu Rivenaun br. Panggabean, juga guru Methodist Tj. Morawa, tidak sempat terjadi pembicaraan apapun, sebab Ibu Rive terlambat datang. Kenapa terlambat? Sebab disuruh oleh kepala sekolah harus mengajar dulu sebelum menghadiri undangan pertemuan.

Sesudah pembicaraan di LPMP, Tim ke Jakarta. Tidak menyelesaikan apapun. Ibu Dina didesak agar menandatangani surat pernyataan yang didiktekan Bapak Harman Setiawan dan telah dipersiapkan sebelumnya, yang berisikan bahwa Ibu Dina tidak bersedia lagi mengajar`di Perguruan Metodist Tj. Morawa. Ibu Dina tidak mau meneken, dan secara lisan dia sudah bilang: "Saya akan merasa tertekan jika mengajar kembali di sana". Pihak sekolah sudah lebih dulu bertemu dengan tim dari Jakarta. Agaknya rekayasa skenario damai itu dibuat sedemikian rupa. Ibu Rivenaun, ternyata juga tidak mendapat surat undangan dari dokter Wali, pimpinan Perguruan Methodist Tj. Morawa

Ibu Dina, dan juga ibu Rivenaum yang menyusul (terlambat datang, baru tiba Pukul 15.00), dalam ketidak mengertiannya menghadiri pertemuan berdasarkan undangan pihak Sekolah Metodist Tanjung Morawa untuk menyelesaikan masalah. Dalam pertemuan ini kami menyatakan bahwa ada hal-hal yang jelas-jelas menggambarkan cara-cara picik dan bersifat menutup-nutupi masalah sebenarnya:

Topik pertemuan hanyalah berkisar soal perlakuan Yayasan Metodist Tanjung Morawa dengan Ibu Dina dan Rivenaum. Yang kita gugat adalah sistem dan kebusukan pendidikan, mengapa guru jujur dipecat dan diperlakukan tidak adil. Mengherankan bahwa pihak Depdiknas menutup mata terhadap masalah ini. Bagaimana dengan nasib 25 guru lainnya yang diperlakukan tidak adil? Depdiknas hanya mau menutupi bisul saja bukan menyembuhkan penyakit di pendidikan kita!
Komunitas Air Mata Guru tidak dilibatkan dalam masalah ini. Kita telah menghubungi Dirjen PMTK Bapak Fazli Zalal agar dilibatkan, kita telah datang ke PGRI agar ada mediasi, namun di lapangan hal ini tidak dilakukan Tim Dikjen PMPTK yang dikirim dari Jakarta. Tim tersebut tidak berinisiatif dan tidak punya niat untuk melibatkan KAMG dalam pertemuan tersebut. Ada apa dibalik semua ini? Apakah pihak Diknas sudah terbiasa mengakali guru yang tidak berdaya, dan selalu hadir sebagai penguasa?
Dalam pertemuan tersebut Ibu Dina dihakimi dan ditekan selama berjam-jam untuk menandatangani surat pernyataan menolak kerja kembali. Seolah ingin meutupi fakta kasat mata bahwa pemecatan tersebut adalah karena ibu Dina membongkar kecurangan UN 2007 sebagai anggota KAMG. Ibu Dina seperti terdakwa yang dikerubuti pada pendakwa. 20 orang pejabat, advokat, pengurus yayasan, dan kepala sekolah, yaitu para penguasa dunia pendidikan beramai-ramai menekan seorang guru muda perempuan yang tidak mengerti bagaimana membela hak-haknya. Peristiwa ini justru memperkeruh keadaan dan tidak menolong menyelesaikan masalah. Untuk apa pejabat pusat datang dari Jakarta beramai ramai hanya untuk menindas guru-guru di daerah?
Tim Irjen Diknas sendiri belum mebayar hutangnya kepada Komunitas Air Mata Guru, yaitu belum jelasnya hasil pemeriksaan guru-guru KAMG terkait laporan kecurangan, tidak adanya sanksi yang jelas, terhadap pelaku kecurangan dan tidak adanya press release tentang hasil investigasi kepada publik yang memang sempat mencitrakan KAMG sebagai penyebar kebohongan di daerah.

Kami meminta kepada mendiknas, Dirjen PMPTK, DPRRI dan masyarakat pendidikan serta elemen LSM untuk bersama-sama melakukan perbaikan riil kepada endidikan kita serta menunjukkan niat baik dalam memperbaiki persoalan yang ada. Berikut ini kami melampirkan laporan kronologis dari kejadian yang terjadi di LPMP tersebut dan laporan terakhir perihal pemecatan Bapak Jhon Hendra pada hari ini Senin 6 Agustus 2007.

Laporan KAMG ke KOMNAS Perempuan

2007-08-23T04:06:00.000-07:00

Laporan Guru-Guru Perempuan (Anggota KAMG) yang Mendapat Perlakuan Tidak Adil dari Pihak Yayasan/Sekolah

I. Pengantar

”Apakah karena melakukan kebenaran kami harus menjadi musuhmu?”

Inilah pertanyaan yang mengiang dalam benak kami menerima perlakuan yang diberikan oleh Yayasan dan Sekolah tempat guru-guru (90% perempuan) yang tergabung dalam Komunitas Air Mata Guru. Derita tanpa akhir, itulah kalimat yang kami pilih untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan perjuangan Komunitas Air Mata Guru. Mulai minggu ini jadwal mengajar telah ditentukan secara positif oleh sekolah, dan sampai Rabu 25 Juli 2007, kami telah mendaftarkan 25 guru yang diperlakukan secara tidak adil oleh pihak sekolah. Dari 25 guru ini, bisa dirinci sebagai berikut:

2 orang guru kehilangan seluruh pekerjaannya dan kehilangan kesempatan melamar kerja karena lowongan mengajar biasanya dibuka di awal semester.
10 orang guru diberhentikan oleh yayasan, diantaranya ada yang telah 11 tahun mengajar, tanpa diberikan pesangon, ucapan terima kasih dan tunjangan mencari kerja, serta imbalan lainnnya. Mereka juga kehilangan kesempatan melamar pekerjaan baru. Diantara mereka terdapat wali kelas, guru favorit dan guru teladan yang dipilih dalam Hari Guru 2006.
12 orang telah dikurangi jam kerjanya, sehingga mendapatkan penghasilan yang tidak manusiawi dan tidak mungkin memenuhi kehidupannya. Diantaranya terdapat wali kelas dan telah mengajar selama lima tahun. Merekapun juga kehilangan kesempatan melamar pekerjaan.

Perlakuan yang terjadi secara sistematis ini membuat kami meyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena mereka adalah ikut berjuang membongkar kecurangan UN 2007 dan merupakan bagian dari perjuangan Air Mata Guru yang menyuarakan hati nurani di Indonesia. Apakah karena menyatakan kebenaran kami menjadi musuh yayasan pendidikan? Sungguh sangat disayangkan.

Perlu kami tegaskan bahwa penderitaan guru-guru ini adalah bagian dari keadaan dimana guru-guru mengalami keadaan sebagai berikut:

Digaji Rp 3.000 – Rp 5.000,- setiap 1 les mengajar, atau yang biasa disebut upah 12.000,- -- 20.000,- perles namun dihitung perbulannya (4-5 kali mengajar)
Jam bekerja untuk persiapan mengajar, memeriksa ulangan, rapat sekolah, dan tugas administrasi lainnya tidak pernah dihitung sebagai jam kerja. Ini adalah kesengajaan agar jam kerja guru tetap dibawah 8 jam/hari sehingga tidak perlu diangkat menjadi pegawai tetap.
Ini terjadi karena sistem perjanjian kerja yang tidak adil dan sistem pengangkatan pegawai yang berat sebelah dan tidak mengindahkan peraturan ketenagakerjaan.

Karena itu kami meminta kepada KOMNAS HAM Perempuan yang terhormat untuk membantu kami menyuarakan perjuangan Air Mata Guru demi pembangunan sistem dan suasana pendidikan yang kondusif, dan diatas segalanya membantu kami melakukan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Mari kita lawan penindasan dan ciptakan ruang yang merdeka bagi pernyataan kebenaran dalam dunia pendidikan.

II. Laporan Kronologis Setiap Guru Perempuan Yang Ditindas

1. Nama: Elita Hutajulu, SPd

Tempat Mengajar: SMA dan SMP Swasta Panca Karya Stabat

Lama Mengajar: 11 tahun

Penghasilan sebelumnya: Rp 420.000,-

Penghasilan sekarang: Rp 0,-

Kronologis

Diminta membuat surat lamaran. Ketika memberikan surat lamaran, langsung menerima surat ucapan terima kasih tanpa ada pesangon sama sekali. Diberitahukan bahwa menerima surat tersebut berarti telah diputuskan hubungan kerja. Disebutkan berhubung Ibu Elita telah diterima menjadi guru bantu (sejak 4 tahun lalu) dan akan diangkat menjadi pegawai negeri maka diberhentikan dari status guru di sekolah tersebut.

2. Nama : Dina Andriani Siregar (26 Tahun)

Tempat mengajar : SMA Methodist Tanjung Morawa

Perlakuan yang diterima : Dipecat

Lama mengajar : 1,5 tahun, Januari 2006 s/d Juni 2007

Saya mulai mengajar di Methodist bulan Januari dengan jumlah 33 Jam dan tahun ajaran baru saya diberi 30 Jam pelajaran dan diangkat sebagai Wali kelas. Selama tahun ajaran tersebut, saya juga dipercayakan untuk membina siswa/i untuk mengikuti perlombaan-perlombaan seperti lomba pidato bahasa Inggris se-SMA Kodya Medan di Univ. Methodist Indonesia dan juga lomba pidato bahasa Inggris se- Kodya Deli Serdang untuk SMP dan SMA. Saya juga dipercayakan mewakili guru-guru untuk mengikuti penataran PKMI se-Sumut. Pada tahun ajaran ini, saya tidak dipanggil lagi untuk mengajar dengan alasan yang tidak jelas.

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 30 Jam + Wali kelas

Honor yang diterima : Rp 1.105.000,00

Jumlah jam mengajar sekarang : nol

Honor yang diterima sekaran : nol

3. Nama : Rivenaun Panggabean (32 Tahun)

Tempat mengajar : Methodist Tanjung Morawa

Perlakuan yang diterima : Pengurangan jam mengajar

Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini tidak wajar (jauh dari sebelumnya ) baik jam mengajar maupun honor yang diterima, dan tidak Wali kelas lagi.

Lama mengajar : 7 Tahun

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 29 Jam

Honor yang diterima : Rp 1.000.000

Jumlah jam mengajar sekarang : 10 Jam

Honor yang diterima sekarang : Rp 300.00,00

4. Nama : Roida Tinambunan, S.Pd. (23 Tahun)

Tempat mengajar : SMP Methodist Tanjung Morawa

Perlakuan yang diterima : Dikurangi jam mengajar

Lama mengajar : 2 tahun

Tahun ajaran 2005/2006 diberi mengajar 33 Jam, tetapi karena tidak bersedia sebagai Tim Sukses UN 2006 sehingga jam mengajar yang diberikan pada tahun ajaran 2006/2007 hanya sebanyak 15 Jam pelajaran. Dan sekarang (TA 2007/2008) hanya diberi mengajar sebanyak 6 Jam dan itupun dimutasi ke SD. Karena tekanan psikologis yang dialami Roida akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

5. Nama : Rohani Sirait (34 Tahun)

Tempat mengajar : SMA Teladan Cinta Damai

Perlakuan yang diterima : Dikurangi jam mengajar

Lama mengajar : 4 tahun, Maret 2003 s/d Juli 2007

Dari 35 Jam (TA 2006/2007) menjadi 20 Jam untuk TA 2007/2008 tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas sebelumnya dari pihak sekolah. Selain itu, pada tahun ajaran baru ini, saya tidak ditugaskan lagi sebagai Wali Kelas. Selama mengajar di sekolah ini, saya selalu diberi tugas sebagai Wali kelas ; satu kali Wali kelas biasa (selama 3 bulan) dan empat kali Wali kelas unggulan.

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 35 Jam

Honor yang diterima : Rp 820.000,00

Jumlah jam mengajar sekarang : 20 Jam

Honor yang diterima sekarang : Rp 405.000,00

6. Nama: Imelda Waruhu, SPd

Tempat Mengajar: SMP Nasrani 5

Penghasilan Sebelumnya: Rp 455.000

Pengahsilan Sekarang: Rp 0,-

Kronologis

Mengajar selama 1 tahun. Terpilih sebagai guru favorit pada Hari Guru 2006. 30 Juni menerima surat ucapan terima kasih dan diminta melamar kembali. Lalu dinyatakan tidak dipakai lagi, les mengajarnya diberikan kepada guru tetap.

7. Nama : Nenni Wahyuni Tarigan ( 26 tahun)

Tempat Mengajar : SMA Nasrani 3 Medan

Perlakuan Yang Diterima : Dipecat/Tidak dipanggil lagi

Lama Mengajar : 3 Tahun

Tanggal 30 juni 2007 saya menerima surat dari BPNM yang isinya tentang ucapan terima kasih atas pengabdian saya di SMA Nasrani 3 untuk tahun ajaran 2006/2007. Dan untuk mengajar kembali guru honorer diwajibkan membawa 4 orang siswa baru. Tanggal 04 Juli 2007 saya dipanggil wakil Kepala Sekolah dan mengadakan Rapat Singkat dengan guru – guru lainnya. Dalam pertemuan tersebut diberitahu bahwa surat permohonan untuk mengajar kembali tidak diterima ketua Yayasan karena diterima atau tidak mengajar di Nasrani 3 tergantung dari siswa yang di bawa guru honor dan saya tidak setuju dengan hal tersebut.Tugas guru bukan mencari siswa tapi mengajar dan mendidik dan sampai sekarang tidak ada panggilan dari SMA Nasrani 3 tersebut

Lama Mengajar : 3 Tahun

Jumlah Jam Mengajar : 21 jam dan pada bulan April tidak diperbolehkanmengajar di kelas XII IPS (8 jam), jadi jumlah jam mengajar mulai bulan April 13 jam

Besar Honor yang diterima : 21 jam X Rp 22.000,00 = Rp462.000

Tunjangan Wali Kelas = Rp 45.000

Rp 507.000

Bulan April

13 jam X Rp22.000,- = Rp286.000

Tunjangan Wali Kelas = Rp 45.000

Rp 331.000

Bulan Mei dan Juni (naik gaji/jam)

13 jam X Rp25.000,- = Rp325.000

Tunjangan Wali Kelas = Rp 45.000

Rp 370.000

Jumlah jam mengajar sekarang : nol

Besar honor yang diterima sekarang : nol

8. Nama : Sinta Mariani Silalahi ( 25 Tahun )

Tempat Mengajar : SMA Nasrani 3 Medan

Perlakuan Yang Diterima : Dipecat/Tidak dipanggil lagi

Pada tanggal 30 juni 2007, saya menerima surat dari BPNM yang isinya tentang ucapan terima kasih atas pengabdian saya di SMA Nasrani 3 selama setahun. Surat tersebut diberikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, Drs. S. Sinaga. Sebelum menyerahkan surat tersebut, beliau menegaskan kembali kalau masih ingin mengajar di sekolah ini silahkan buat surat permohonan kembali,selain itu juga bagi guru honorer wajib membawa siswa 4 orang.

Pada tanggal 04 Juli 2007 saya di panggil ke Sekolah, dalam pertemuan tersebut bapak Wakil Kepala Sekolah memberitahukan bahwa surat permohonan itupun tidak diterima pengurus BPNM. Syarat kembali mengajar di Nasrani 3 wajib membawa siswa 4 orang. Saya tidak setuju dengan hal tersebut karena yang saya tahu tugas guru mengajar dan mendidik siswa, bukan mencari siswa.

Tertanggal 18 Juli 2007 saya tidak ada panggilan dari Sekolah.

Jumlah Jam Mengajar : 24 jam pelajaran

Lama Mengajar : Juli 2006 – Juni 2007

Honor yang diterima Sebelumnya : Rp 600.000,00

Jumlah jam mengajar sekarang : nol

Honor yang diterima Sekarang : nol

9. Nama : Santi Sinulingga ( 23 Tahun )

Tempat Mengajar : SMA Nasrani 3 Medan

Perlakuan Yang Diterima : Dipecat/Tidak dipanggil lagi

Tgl 30 Juni 2007 diberikan surat ucapan terimaksih atas pengabdian saya selama mengajar di SMA Nasrani 3. Dan kalau ingin mengajar lagi disuruh membuat surat permohonan dan harus membawa 4 orang siswa.

Saya tidak setuju kalau guru yang harus mencari siswa karena tugas guru adalah mengajar dan mendidik dan sampai sekarang saya tidak dipanggil untuk mengajar kembali di SMA Nasrani 3 Medan.

Jumlah Jam Mengajar Sebelumnya : 18 Jams

Honor yang diterima Sebelumnya : Rp 450.000,-

Jumlah Penghasilan Sekarang : nol

Lama Mengajar : 5 Bulan

10. Nama : Rumiris Sihombing, S.Pd. (23 Tahun)

Tempat mengajar : SMA Nasrani 2 Medan

Perlakuan yang diterima : Dipecat

Lama mengajar : Februari 2007 s/d Juni 2007

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 11 Jam

Honor yang diterima : Bulan Februari-Mei = Rp 242.000,00

Bulan Juni = Rp 275.000,00

Jumlah jam mengajar sekarang : nol

Honor yang diterima sekarang : nol

11. Nama : Reni Saragih

Sekolah Mengajar : SMA Surya Nusantara Tebing Tinggi

Perlakuan Yang Diterima : Dikurangi jam mengajar

Dari 40 menjadi 10 jam. Namun saya tidak mendapat penjelasan dari Yayasan/Kepala sekolah secara langsung.

Lama Mengajar : 1 Semester

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 40 jam

Jumlah jam mengajar sekarang : 10 jam

Besar Honor yang diterima : Rp 800.000,00

Honor yang diterima Sekarang : Rp 200.000,00

12. Nama : Tarida Manurung

Sekolah Mengajar : SMA Surya Nusantara Tebing Tinggi

Perlakuan Yang Diterima : Dikurangi jam mengajar

Dari 32 menjadi 8 jam. Namun saya tidak mendapat penjelasan dari Yayasan/Kepala sekolah secara langsung.

Lama Mengajar : 1 Tahun

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 32 jam + Wali kelas

Jumlah jam mengajar sekarang : 8 jam dan tidak Wali kelas lagi

Besar Honor yang diterima : Rp 705.000,00

Honor yang diterima Sekarang : Rp 160.000,00

13. Nama : Helmi Hutasoit

Sekolah Mengajar : SMA Surya Nusantara Tebing Tinggi

Perlakuan Yang Diterima : Dikurangi jam mengajar

Dari 21 menjadi 10 jam. Namun saya tidak mendapat penjelasan dari Yayasan/Kepala sekolah secara langsung.

Lama Mengajar : 1 Tahun

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 21 jam + Wali kelas

Jumlah jam mengajar sekarang : 10 jam dan tidak Wali kelas lagi

Besar Honor yang diterima : Rp 485.000,00

Honor yang diterima Sekarang : Rp 200.000,00

14. Nama : Mesrayani Sinaga, S.Pd.

Tempat mengajar : SMP Free Methodist-1 Medan

Perlakuan yang diterima : Pengurangan jam mengajar

Lama mengajar : Mulai Oktober 2006 - sekarang

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 12 Jam

Honor yang diterima : Rp 312.000,00

Jumlah jam mengajar sekarang : 6 Jam (2 Hari)

Honor yang diterima sekarang : Rp 156.000,00

15. Nama : Damasti R Simanjuntak (24 Tahun)

Sekolah Mengajar : SMK 1 Teladan SUMUT

Perlakuan Yang Diterima : Pengurangan Jam mengajar

Dari 30 Jam menjadi 12 Jam. Diberikan Jam mengajar hanya kepada kelas X sedangkan guru yang baru mengajar diberikan les yang lebih banyak dan mengajar kelas XI dan XII.

Lama Mengajar : 1 Tahun (Juli 2006 – sekarang)

Honor yang diterima Sebelumnya : Rp 573.000,00

Honor yang diterima Sekarang : Rp 229.200,00

16. Nama : Luhot S (28 Tahun)

Tempat mengajar : SMK Teladan Medan

Lama mengajar : 3 Tahun 9 Bulan

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 40 Jam

Honor yang diterima : Rp 870.000,00

Jumlah jam mengajar sekarang : 12 jam

Honor yang diterima sekarang : Rp 210.000

Kronologis

Tidak biasa (selama saya mengajar di sekolah tersebut di atas) guru-guru honor disuruh membuat permohonan kembali, tapi di akhir semester yang lalu, kita diinstruksikan membuat permohonan itu jika masih ingin mengabdi lagi. Dan keputusan tentang akan dipakai atau tidak lagi oleh pihak yayasan akan diinformasikan ke alamat rumah atau telepon masing-masing. Sayangnya keputusan (pemberitahuan) tersebut tidak ada sampai tanggal 17 Juli 2007 (padahal sudah dua hari masuk sekolah), barulah tanggal 18 Juli 2007 Kepala Sekolah memberi undangan untuk rapat kerja yaitu tanggal 19-20 Juli 2007.

Jadi guru-guru diundang rapat kerja tanpa menginformasikan lebih dulu diterima atau tidak sebagai tenaga pengajar disana.

Tindakan pihak sekolah ini saya anggap tidak manusiawi dan tidak profesional. Seharusnya mereka sudah membuat surat keputusan tentang status masa kerja guru sebelum masa sekolah, sehingga saya sebagai guru yang bersangkutan dengan hal tersebut dapat mengambil sikap.

17. Nama : Ivi Simanjuntak

Tempat mengajar : SMA Juanda Tebing Tinggi

Perlakuan yang diterima : Pengurangan Jam mengajar

Lama mengajar : 3 Tahun

Jumlah jam mengajar sebelumnya : 26 Jam

Honor yang diterima : Rp 1.050.000,00

Jumlah jam mengajar sekarang : 12 Jam

Honor yang diterima sekarang : Rp 354.000

18. Nama: Aftati Fiolena Haloho, SPd

Tempat mengajar: SMA Swasta Sri Langkat Tanjung Pura

Lama Mengajar: 11 Bulan

Penghasilan Sebelumnya: 22 Jam Mengajar = Rp 330.000,-

Penghasilan Sekarang: 0 Jam Mengajar = Rp 0,-

Kronologis

Ibu Aftati menjadi anggota Komunitas Air Mata Guru dan melaporkan kronologis kecurangan UN. Tanggal 27 Juni 2007, Pukul 10.00-12.00 menghadiri rapat pleno di lokasi SMK swasta Sri Langkat dengan Yayasan. Di sana Wakasek memesankan agar Ibu Aftati tidak mengotori tempat mencari makan.

Tanggal 14 Juli 2007, Pukul 10.00-11.00 WIB, pada saat pembagian SK mengajar, dari semua guru yang hadir hanya Ibu Aftati yang tidak menerima SK. Ketika Ibu Aftati menanyakan statusnya, maka dia dinyatakan tidak dipakai lagi karena dianggap tidak merasa memiliki sekolah khususnya karena mengajar di sekolah lain, padahal banyak guru lain seperti itu dan gaji yang diterima hanyalah Rp 330.000,-. Sejak tanggal tersebut Ibu Aftati tidak mengajar lagi di sekolah tersebut.

19. Nama: Henni Siregar SPd

Tempat Mengajar: SMA Teladan Cinta Damai Medan

Lama Mengajar: 1,5 Tahun

Penghasilan sebelumnya: 36 Jam + Wali Kelas = Rp 830.250,-

Penghasilan sekarang: belum jelas (sampai 21 Juli 2007)

Kronologis

Dipanggil dan diminta oleh Kepala Sekolah S.U. Manurung untuk membuat surat pernyataan di secarik kertas bahwa pada UN tahun depan akan bekerja sama untuk melakukan kecurangan. Bila tidak ada konsekwensi yang akan diterima, walaupun belum jelas, namun menyangkut manajemen hubungan kerja dengan Yayasan Telada Sumatera Utara.

20. Nama: Maina Hasibuan SPd

Tempat Mengajar: SMP Metodist Tanjung Morawa

Penghasilan sebelumnya: Rp 962.500,-

Penghasilan sekarang: Rp 302.500,-

Kronologis

Disebutkan karena alasan KTSP maka Ibu Maina tidak diberikan lagi mengajar ekonomi. Namun tidak ada penjelasan mengapa tidak lagi menjadi wali kelas VIIB.

21. Nama: Purnama Sitanggang, SPd

Tempat Mengajar: SMA Teladan Cinta Damai

Penghasilan sebelumnya: 28 Jam + Wali Kelas = Rp 648.000,-

Penhasilan sekarang: 21 Jam + Wali kelas = masih diproses

Kronologis:

Tidak ada alasan pengurangan jam mengajar.

22. Nama: Septa Purba, SPd

Tempat mengajar: SMA Juanda Tebing Tinggi

Kronologis

Status dan jam mengajar tidak jelas dan masih digantung.

Laporan Lengkap Kecurangan UN 2007

2007-08-23T03:47:00.000-07:00

KOMUNITAS AIR MATA GURU

LAPORAN KRONOLOGIS

PERISTIWA KECURANGAN UJIAN NASIONAL 2007

I. LAPORAN PENGAWAS UJIAN NASIONAL 2007

1. Laporan: Patar Tambunan, S.Pd (26 Tahun); Mengawas di SMU Timbul Jaya Medan

13 April 2007, 14.00-17.00

Diadakan rapat se Sub-Rayon 017, dipimpin oleh Ketua Rayon 017. Diadakan makan bersama dan pengarahan seluruh pengawas di sub-rayon dan kepala sekolah di sub-rayon tersebut. Seluruh kepala sekolah memberikan pengarahan dan petunjuk agar dalam pengawasan Ujian Nasional mensukseskan strategi pelulusan siswa, dengan cara mengijinkan siswa mendapatkan jawaban dari guru, pihak luar atau siapa saja yang membantu.

17 April 2007, 08.00-10.00, Ujian Bahasa Indonesia untuk program IPA

Mengawasi ujian di ruang 52, SMA Timbul Jaya, di Simalingkar Medan. Seorang guru wanita memberikan secarik kertas kecil (Bukti Terlampir) yang berisi jawaban UN. Sewaktu Patar ke kamar mandi guru tersebut membagikan kertas jawaban. Patar Tambunan menangkap 2 lembar kertas dari siswa. Selain itu guru tersebut juga memberikan kertas jawaban kepada Patar untuk dibagikan, karena tidak tahu bahwa Patar telah menangkap kertas yang telah dibaginya. Namun setelah selesai ujian, guru tersebut mendapat laporan dari siswa mengenai penangkapan kertas jawaban. Guru tersebut menegur Patar, karena tidak mendukung program Rayon 017. Patar kemudian dihubungi melalui SMS untuk menjumpai Kepala Sekolah SMA 17 Medan. Patar tidak memenuhi undangan tersebut.

18 April 2007, 08.00-10.00, Ujian Ekonomi untuk Program IPS

Mengawasi di ruang 53, SMA Timbul Jaya Simalingkar Medan. Guru yang sama memberikan secarik kertas yang berisi jawaban UN secara diam-diam pada saat Patar menandatangani absen pengawas. Patar kemudian menangkap selembar kertas dari seorang siswa. Kepala sekolah SMA 17 dihubungi oleh kepala sekolah SMA Timbul Jaya. Kemudian Kepala Sekolah SMA 17 berbicara melalaui HP dengan Patar dan meminta Patar meninggalkan lokasi UN dan kembali ke SMA 17. Patar menolak dan tetap mengawas. 09.30 wakil kepala sekolah SMU 17 menjumpai Patar ke lokasi ujian dan meminta Patar untuk menjumpai Kepala Sekolah.

19 April 2007, 08.00-10.00, Ujian Bahasa Inggris untuk IPA dan IPS

Mengawasi Ujian di Ruang 52, SMA Timbul Jaya Simalingkar Medan. Pada pukul 09.30 guru yang sama dari SMU Timbul Jaya menyelipkan kertas jawaban kepada siswa, hal ini disaksikan oleh Patar, namun tidak ada kertas yang ditangkap. Patar meminta guru tersebut keluar ruangan, namun ditolak. Kemudian Patar memeriksa siswa namun tidak ditemukan apapun. Kemudian seorang siswa permisi ke Kamar Mandi, sekembalinya Patar memeriksa dan menemukan tulisan jawaban di tangan siswa. Patar kemudian menghapus kunci jawaban tersebut. Insiden ini menyebabkan kericuhan dan banyak gur berkumpul di depan ruang ujian 52. Kepala Sekolah Timbul Jaya datang dan membubarkan kerumunan. Kemudian Kepala Sekolah membagikan kertas jawaban, satu dari antaranya ditangkap oleh Patar. Yang lain tidak bisa dikendalikan lagi.

23 April 2007, 11.00

Seorang guru di SMA 17 memberitahukan bahwa ada siswa yang mengancam Patar bahwa apabila mereka tidak lulus UN, mereka akan membunuh Patar.

2. Laporan: Daud M. Hutabarat, S.Pd. (27 Tahun); Mengawas di SMP N.19 Medan

Tanggal 24 April 2007

Pukul 08.00 WIB

Peserta dan Pengawas UAN sudah berada dalam kelas. Daud dan seorang pengawas dari SMP swasta Panca Budi Medan mengawas di Ruang 07, LJUN (identitas peserta Ujian) dibagikan. Daud M. Hutabarat dan teman pengawas melakukan pengisian berita acara dan menjalankan Daftar Hadir Peserta UN.

Pkl. 09.30 WIB

Bapak Wakil Kepala Sekolah sekolah itu datang untuk membagikan jawaban sebanyak 6 lebar untuk 25 Soal, dengan permintaan hanya sebatas lulus. Kemudian beberapa menit pihak sekolah datang untuk mengambil jawaban yang telah dibagikan Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi, tapi masih ada 4 lembar lagi yang tinggal dan Daud M. Hutabarat mengambilnya.

Pkl. 11.00

Daud M. Hutabarat menjumpai Kepala sekolah tempat Daud mengajar untuk menyampaikan semua yang terjadi. Kepala sekolah memberitahukan bahwa Kepala Sekolah Daud sudah menerima telepon dari Sub Rayon (tempat Daud mengawas). Kepala Sekolah Daud memberi perintah untuk hari kedua dan ketiga Pelaksanaan UN (18-19 April 2007), Daud M. Hutabarat tidak mengawas lagi.

3. Laporan: Neny Tarigan, Guru SMA Nasrani 3

Tanggal 17 April 2007, Pukul: 09.10

Kepala Sekolah tempat Neny mengajar menelpon Neni untuk menginstruksikan Neny memberi jawaban kepada siswa.

Tanggal 18 April 2007

Pukul 07.15 WIB

Kepala Sekolah meminta siswa untuk mengumpulkan HP mereka. 2 HP yang terkumpul.

Pukul 08.30 WIB

Kepala Sekolah meminta Neny untuk mengambil HP seorang siswa yang sedang ujian karena mendapat informasi dari salah seorang guru bahwa siswa tersebut membawa HP ke ruang ujian. Dengan terpaksa, siswa tersebut menyerahkannya.

Pukul 09.30 WIB

Wakil Kepala Sekolah masuk ruangan ujian untuk mengambil HP siswa yang lain (di ruangan yang sama).

Pukul 10.00 WIB

Dari enam HP yang terkumpul, ada lima HP yang berisi jawaban UN.

Pukul 20.00 WIB

Neny mendapat informasi dari seorang siswa dan memberitahu Neny nama-nama siswa yang mendapat jawaban melalui HP dan menyatakan kekecewaannya atas sikap pengawas yang tidak bertugas dengan baik.

Tanggal 19 April 2007; Pukul 09.15 WIB, Kepala Sekolah ikut mengawas di ruangan Ujian karena Kepala Sekolah memandang bahwa Pengawas tidak menjalankan tugas dengan baik (dengan cara mengijinkan siswa membawa dan membuka HP pada saat ujian berlangsung).

Tanggal 28 April 2007

Pukul 09.00 – 10.00 WIB

Serah terima jabatan (Kepala Sekolah mengundurkan diri). Neny dipanggil oleh Ketua Yayasan dan meminta keterangan sehubungan dengan beredarnya berita bahwa Komunitas Air Mata Guru mengungkap kecurangan UN (Nama Sekolah tersebut di ekspos di media). Berkaitan dengan itu, Neny dianggap melakukan kesalahan yang fatal karena membawa nama sekolah tersebut ke publik. Neny disuruh untuk mengundurkan diri saja atau dipecaat dengan tidak hormat

4. Laporan: Luhot Simamora, S.Pd (27 tahun); mengawas di SMK-TI Bina Satria Medan

16 April 2007, PUKUL.10.20 – 11.30 WIB

Guru-guru berkumpul mengikuti rapat pengawas di kantor Guru SMK Teladan Medan. Luhot mendapat SK mengawas di SMK Bina Satria. Kepala SMK tempat Luhot mengajar juga menjabat sebagai Kepala Sub Rayon 13.

17 April 2007

Pukul 07.30 – 10.00 WIB

Semua Pengawas di SMK Bina Satria, Koordinator, satu orang dari Tim Independen (Sutri, Mahasiswa FMIPA USU) hadir di lokasi ujian.

Pukul 09.00 – 09.30 WIB

Pengawas dari Dinas, Kepala Sekolah, dan Kepala Sub Rayon mengadakan inspeksi dan menanyakan apakah semua berjalan dengan baik. Ujian berlangsung baik.

18 April 2007

Pukul 08.00

Soal dibagikan ( Mata Pelajaran: MATEMATIKA)

Pukul 08.10 WIB

Koordinator Pengawas memanggil Luhot keluar sebentar untuk menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah tempat Luhot mengajar. Pesan itu adalah supaya Luhot tidak mengawas dengan ketat (Kepala Sekolah mendapat laporan dari Kepala Sekolah tempat Luhot mengawas).

Pukul 09.00 – 09.20 WIB

Pihak Sekolah itu masuk ke ruangan dan ingin memberi kunci jawaban sebanyak 16 butir untuk setiap paket. Luhot tidak memberi ijin. Beberapa menit kemudian, Kepala Sekolah masuk dengan gusar ingin memastikan apakah jawaban sudah dibagikan kepada siswa. Mendengar bahwa Luhot tidak mengijinkan, Kepala Sekolah tersebut mengabaikan Luhot dan membacakan jawaban.

19 April 2007

Pukul 07.20

Luhot melapor ke Tim Independen tentang kecurangan tersebut kepada Tim Independen

Pukul 09.00 – 09.20 WIB

Pihak sekolah tersebut datang membawa jawaban Bahasa Inggris dan membacakan jawaban-jawaban setiap paket.

5. Laporan : Roy F Silalahi SPd (25 tahun); Mengawas di SMA Negeri 15 Medan.

18 Apil 2007.

Pukul 08.30 Ujian Matematika.

Mengawas di salah satu ruangan di SMA Negari 15 Medan. Roy menangkap HP seorang siswa yang sudah berisi kunci jawaban. kemudian Roy mengambil HP tersebut, dan melaporkan insiden ini di dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Nasional 2007.

6. Laporan oleh: Sondang Saragih, S.Pd.;guru di SMK 2 Teladan Sumut; mengawas di SMK Medan Putri.

17 April 2007-04-29

Pukul 09.40 WIB

Pada saat saya mengawas, tiga orang guru sekolah itu memasuki ruangan kelas dan berbicara kepada teman saya yang juga pengawas. Kemudian seolah-olah mereka memeriksa data-data siswa,merka memberikan kunci jawabankepada masing-masing siswa dan dengan cepat mereka mengumpulkan kembali kertas jawaban dan keluar dari ruangan. Sebelumnya berita acara sudah ditulis dengan keterangan ujian berjalan dengan baik, dan pada hari pertama lembar jawaban UN disegel di dalam ruangan.

18 April 2007

Pukul 09.30 WIB

Dengan cara yang sama guru yang kemarin datang lagi ke ruangan dan langsung membagikan jawaban ke siswa. Setelah keluar ruangan saya masih sempat mengambil beberapa lembar tulisan yang berisi jawaban-jawaban yang telah difotokopi sebelumnya.

19 April 2007-04-29

Pukul 09.40 WIB

Dengan cara yang sama mereka datang lagi dengan jawaban-jawaban dan saya berusaha untuk menahan mereka supaya tidak memberikan jawaban tersebut kepada siswa, tetapi guru tersebut berkata, “ini sudah kesepakatan kita bersama, Bu, dari rayon”. Kawan saya mengawas keluar ruangan, sementara guru tadi langsung saja mmbacakan tidak dengan membagi-bagikan lembaran kecil tadi.sebelumnya saya katakan kepada setiap siswa saat mengisi absen supaya mereka tidak percaya kepada orang lain. Dalam semua ujian ini kita sudah disuruh mengisi berita acara bahwa ujian berjalan lancar.

Pukul 11.00 WIB

Di angkot saya bertemu dengan beberapa siswa yang baru mengikuti UN diantaranya siswa SMK BM Medan Putri, SMA Josua, dan SMA Methodist 2. saya mendengar bahwa mereka menerima bantuan dari guru.

Laporan: Rimbun Siringo-ringo, S.Pd; 24 Tahun; mengawas di SMK BUDI AGUNG Medan

17 April 2007. Pukul 09.00, Ujian Bahasa Indonesia

Saudara Rimbun mengawas ujian disalah satu ruangan SMK Budi Agung Medan. Sewaktu ujian berlangsung dua orang guru SMK Budi Agung masuk ruangan ujian. Kedua guru tersebut membawa map bertuliskan 40 kunci jawaban paket A dan B. kemudian kedua guru itu memperlihatkan map kearah siswa, lalu siswa menulis jawaban yang tertera. Setelah dianggap selesai kedua guru tersebut meninggalkan ruangan. Saudara Rimbun tidak dapat berbuat apa-apa.

18 April 2007. Pukul 09.00, Ujian Matematika

Saudara Rimbun mengawas ujian disalah satu ruangan SMK Budi Agung. Saat ujian berlangsung saudara Rimbun permisi ke toilet. Ketika kembali diruangan ujian, rekannya mengawas mengatakan kejadian yang sama terualang kembali, yaitu guru dari pihak sekolah tersebut memberi jawaban kepada siswa.

19 April 2007. Pukul 08.00, Ujian Bahasa Inggris

Saudara Rimbun mengawas ujian disalah satu ruangan SMK Budi Agung. Sewaktu ujian berlangsung, salah satu guru dari pihak sekolah tersebut datang mengambil soal yang sisa. Satu jam kemudian guru tersebut masuk ruangan ujian dengan membawa map yang bertuliskan jawaban dan menunjukkan kearah siswa. Saudara Rimbun hanya melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Laporan: Rohotni Sinurat. Mengawas di SMP MARISI Medan.

24 April 2007. Pukul 07.30, Ujian Bahasa Indonesia

Sebelum ujian, Seluruh pengawas berkumpul di ruangan (kantor). Kepala sekolah memberikan pengarahan agar para pengawas menganggap siswa sebagai anak sendiri. Sebelum pukul 08.00 saudara Rohotni masuk ruangan ujian. Diawali dengan seluruh siswa mengisi Bio Data. Ketika dalam ruang ujian, pengamat dari rayon masuk ruangan, lalu mengatakan kepada pengawas agar menyaring pengarahan dari kepala sekolah tersebut, jawaban yang diberikan dibatasi ± 26 saja. Saya menolak pernyataan tersebut. Tetapi pada saat ujian berlangsung ± jam 09.30, seorang guru wanita masuk dan menyerahkan absen kepada pengawas. Guru tersebut langsung membacakan jawaban kepada siswa ± 26 kunci jawaban bidang studi Bahasa Indonesia. Kemudian saudara Rohotni menemui kepala sekolah, dan kepala sekolah mengatakan agar mengasihani siswa. Saudara Rohotni menolak keras jawaban diberi pada siswa.

25 April 2007. Pukul 07.30, Ujian Matematika

Usai membagikan Lembar Jawaban UN, pengawas membagi soal UN pada pukul 08.00. Sekitar pukul 09.15 guru yang pada hari pertama masuk ruangan ujian. Guru tersebut permisi pada pengawas, guru tersebut membacakan 18 jawaban bidang studi matematika kepada siswa.

26 April 2007. Pukul 07.50, Ujian Bahasa Inggris

Saudara Rohotni kembali mengawas, kejadian pada hari kedua terulang kembali. Guru pihak sekolah memberi ± 26 jawaban Bidang studi Bahasa Ingris. Usai ujian seluruh pengawas berkumpul di kantor. Kepala sekolah dan pengamat dari rayon memberikan pengarahan dan ucapan terima kasih. Dalam pengarahan kepala sekolah dan pengamat dari rayon mengatakan agar para pengawas menjaga kerahasiaan yang terjadi selama UN berlangsung.

Laporan: Herlina Saragih. Mengawas di SMP N 16 Medan

24 April 2007. Pukul 09.30, Ujian Bahasa Indonesia

UN dimulai pukul 08.00, awalnya UN berlangsung dengan aman dan tertib, hingga pukul 09.30. Kemudian seorang petugas pelaksana UN (ibu guru yang berpakaian dinas) masuk ke ruangan. Guru tersebut minta ijin pada pengawas untuk membantu siswa. Saudara Herlina terkejut dengan pernyataan tersebut, dilema baginya untuk melarang tindakan curang tersebut. Akhirnya sekitar 20 jawaban dari 50 soal jawaban dibacakan kepada siswa SMP N 16.

25 April 2007. 09.30 Ujian Matematika

Pelaksanaan UN pada hari ke dua berlangsung aman mulai pukul 08.00 hingga Pada pukul 09.35 seorang guru PNS pria yang memberi jawaban masuk ruangan dan langsung membacakan jawaban sebanyak 20 dari 30 soal matematika. Saudara Herlina tak hanya terdiam.

26 April 2007. Pukul 09.30, Ujian Bahasa Inggris

Kejadian yang sama terulang kembali. 20 jawaban tetap diberikan 30 menit sebelum selesai ujian. Pada hari ke tiga siswa hanya menuggu jawaban dari guru yang memberikan jawaban, lembar jawaban kosong hingga guru pemberi jawabn datang. Saudara Herlina tidak memiliki keberanian menegor mereka. Berita acara kosong tetapi saudara Herlina tetap menandatangani.

10. Laporan: Risda Butar butar. Mengawas di SMA AMIR HAMZAH

18 April 2007. Pukul 08.00 – 10.00, Ujian Matematika

Guru di sekolah tersebut memasuki ruangan ujian sekalipun saudara Risda tidak memberi ijin. Guru tersebut masuk dengan alasan memeriksa data siswa. Guru tersebut mendekati meja siswa, dan memberikan sesuatu ke pada siswa. Setelah empat meja dilalui saudari Risda menegaskan data siswa sudah diperikasa pengawas. Setelah guru tersebut siswa yang mejanya dilalui mengisi jawaban beberapa soal tanpa membaca soal lagi. Hari pertama dan ke tiga saya tidak mengawas.

11. Laporan: J. Ruthmiaty Sihombing, S.Pd. Tempat mengawas SMA N 4 Medan

17 April 2007. 08.00 – 10.00 Ujian Bahasa Indonesia

Saudara Ruthmiaty mengawas di ruang 9 dan UN berjalan dengan baik.

18 April 2007. Pukul 08.15 Ujian Matematika

Sebelum saudari Ruthniaty membagikan lembar soal dan lembar jawaban saudari Ruthniaty meminta anak-anak untuk mengumpulkan HP ke meja guru. Anak melakukannya tetapi rekan kerja saudari Ruthniaty dalam mengawas mengatakan tidak usah melakukan demikian karna kesepakata rayon untuk tidak mengumpulkan HP. Beberapa menit kemudian, rekan kerja saudari Ruthniaty menerima telepon. HP yang dipakai bukan HP teman saya yang mengawas itu, tidak tahu tepat HP siapa itu yang jelas yang memberikan kepada teman saya itu adalah phone SMA 4. saya tidak dengar pembicaraan mereka tetapi saya hanya mendengar jawaban teman mengawas saya itu demikian “bukan saya pak yang melakukan, tetapi teman saya dari methodis, tadi saya sudah bilang agar jangan dikumpulkan” demikian jawabnya. Setelah HP ditutup ibu itu bilang ke saya “ kan, tadi saya sudah bilang bahwa tidak usah dikumpul, saya jadi dimarahi kepala sekolah saya (tempat dia mengajar ) jawab saya ibu ngak usah takut, kan sudah ibu bilang bukan ibu tetapi saya yang melakukannya. Saya berhasil menghandel setelah itu ujian berlangsung dengan baik.

19 April 2007. 09.00 Ujian Bahasa Inggris

Saya menemukan contekan seorang siswa yang lengkap paket A / B. kemudian saya Tanya itu didapatnya dari luar sebelum ujian UN pada hari itu berlangsung.

Laporan: Rupina Simanjuntak. Mengawas di SMA SWASTA PULAU KURAU

17 April 2007. 08.00 – 10.00 Ujian Bahasa Indonesia

Jam 08.20 setelah selesai kami bagi soal kordinator memanggil pengawas masing-masing satu orang dari ruagan karna sekolah kecil jadi pengawas hanya ada empat orang, jadi mewakili masing-masing kelas dua orang, independent satu orang saya salah satunya dari pengawas mengatakan tidak setuju untuk membantu siswa lewat memberi jawaban. Akhirnya kordinator melaporkan kepada kepsek saya yaitu sebagai rayon. Dan kepsek yaitu ibu Dra. Hj. Nurlaila langsung tarpon saya dan marah-marah dia bilang supaya besok supaya jangan itu lagi kita harus bisa kerjasama. Tapi jawaban saya kenyataannya mereka memberikan buk saya bilang.

18 - 19 April 2007 tidak ada masalah.

Laporan oleh: Aftati Fiolena Haloho. Mengawas di SMA N 1 Tanjung Pura Langkat.

16 April sekitar pukul 12.00 WIB

Rapat dengan wakil kepala sekolah, dan diberi pengarahan agar ketika pelaksanaan UN guru-guru mengijinkan orang yang masuk ke ruangan UN untuk memberikan jawaban. Kami disuruh untuk membutakan mata, menulikan telinga, dan menutup mulut dengan peristiwa yang terjadi ketika UN.

17 April 2007. 07.30 Ujian Bahasa Indonesia

Pengarahan dari salah seorang guru, supaya pelaksanaan UN dilaksanakan dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh rayon tiga dan Bupati, kepala dinas dan kepala-kepala sekolah yaitu mengijinkan seorang guru yang akan masuk memberikan jawaban kepada siswa. Jam 08.00 – 10.00 saya mengawas di ruang empat, ketika UN berlangsung satu jam seorang guru masuk dan memberikan jawaban kepada siswa yang paket A dan paket B secara diam-diam. Lalu setelah itu guru tersebut ngobrol sebentar dengan kami, setelah dia keluar saya mengawasi semua siswa yang diberi jawaban dengan ketat, sampai kertas itu dioper ke siswa lain lalu saya ambil, semua siswa komplen dan teman saya mengawas pun komplen menyuruh saya untuk membiarkan siswa mengambil jawaban dan memberi jawaban. Setelah hampir selesai UN hari pertama guru yang memberi jawaban tadi masuk lagi dan bertanya pelan-pelan kepada siswa lalu saya lihat siswa menunjuk saya dan mengatakan bahwa jawaban saya ambil lalu guru tersebut keluar.

Jam 10.00 kami dipesan oleh wakil kepala sekolah untuk kembali kesekolah kami (SMA Sri langkat secepat mungkin.

Jam 10.30- 11.00 Kami dimasukkan kedalam suatu ruangandan disuruh untuk menghapus jawaban siswa lalu saya bertanya untuk menegaskan kembali “apakah kami disuruh menggati “? Lalu jawabnya “ya” lalu saya bilang itu bertentangan dengan hati nurni saya kemudian saya disuruh keluar dengan pesan untuk tutup mulut untuk semua kejadian tersebut.

18 April 2007.08.00-10.00.Mata pelajaran Matematika

Mengawas diruang 3 SMA N 1 Tanjung Pura Langkat.seorang guru masuk dan memberikan jawaban kepada siswa, tetapi sebelumnya guru tersebut menyuruh teman sayamengawas untuk memberikan jawaban kepada siswa dan teman saya menolaknya dan guru itu sendiri yang langsung memberikan jawaban, setelah dia keluar saya langsung mengambil jawaban tersebut tetapi yang saya temukan hanya jawaban paket B.

10.45-11.00 Wakil keapal sekolah saya (SMA Srilangkat) menghubungi saya lewat telepon dengAN menegor karena dianggap tidak melakukan kesepakatan yang sudah disepakati. Lalu beliau marah dan menyuruh Aftati untuk tidak mengawas lagi besok harinya dan beliau menyampaikan akan mencari pengganti saya untuk mengawas.

19 April 2007. Mata Pelajaran B. Inggris

Aftati tidak mengawas lagi karena sudah digantikan oleh orang lain.

Laporan Oleh : Hartati Siregar SPd (32 Tahun )Mengawas di SMK Karya Kesuma Medan

17 April 2007 09.30. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.

Mengawas di salah satu ruangan di SMK karya kesuma seorang guru (Hartati tidak mengenalnya tetapi temannya mengawas mengenalnya) guru yang masuk meminta ijin kepada kami untuk memberi kertas kunci jawaban. Teman saya bilang “ silahkan “ tetapi Hartati mengatakan “ saya tidak setuju “ lalu terjadi perdebatan kecil di ruangan :

Ibu guru : saya hanya memberi 15 nomor jawaban sesuai dengan kesepakatan rayon.

Hartati : “ Pribadi saya tidak setuju, saya serahkan kepada pihak sekolah “

Selanjutnya Ibu guru tersebut memberikan kunci jawaban kepada beberapa orang siswa, ketika Hartati berjalan hendak mencek kembali LJUN siswa, seorang siswa tampa takut dan tanpa segan meletakkan diatas meja kertas kunci jawaban dan menulis jawaban tersebut lalu Hartayi mengambil jawaban tersebut.

18 April 2007.Mata Pelajaran Matematika

Hartati tetap mengawas di SMK Karya Kesuma dan mengalami hal yang sama terjadi seperti hari pertama tetapi tanpa perdebatan lagi Hartati tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya melihat dan membiarkan dengan kesal.

19 April 2007. Mata Pelajaarn Bahasa Inggris

Hartati tetap mengawas di SMK Karya Kesuma dan tetap mengalami hal yang sama pada hari I dan hari ke II. Guru kembali masuk kedalam ruangan dan memberikan kertas kunci jawaban yang lebuh banyak kepada siswa. Kira- kira 10 menit sebelum ujian berakhir kepala sekolah SMK Karya Kesuma masuk kedalam ruangan dan mengatakan “ Polisi akan datang jadi pesan pak Nainggolan ( Ketua Rayon / Kepala sekolah SMK NEGERI I Medan ) kalau ditanya bialng saja semua baik-baik”.

Hartati Berkata :”Hm…..oh ….ya….”?

Kesempatan ini gunakan untuk mengumpulkan kertas kunci jawaban yang sudah dibagi kepada siswa. Hartati berkata “ Polisi mau datang jadi kumpulkan semua kertas-kertas tadi nanti ketahuan “( Hartati jadikan sebagai bukti ).

15. Laporan Oleh :Nama: Heny Siregar SPd ; 25 Tahun, Mengawas di SMA Swasta Kartika I Medan.

17 April 2007. 07.30. Ujian Bahasa Indonesia

Di salah satu ruangan SMA Swasta Kartkia I, Pihak sekolah / Kepala sekolah Kartika I menyampaikan kepada semua pengawas untuk mengawas tidak terlalu “ketat” dan pernyataan itu juga sudah disepakati rayon dengan mengatakan supaya kita bisa mensukseskan UN dengan baik karna mereka adalah anak-anak bangsa.

Kedalam ruangan seorang guru datang ke kelas dengan alasan memeriksa biodata siswa yang meskipun sebenarnya kami pengawas sudah memeriksa biodata siswa terlebih dahulu.

18 April 2007. 07.25.Ujian Matematika.

Kepala Sekolah SMA Swasta Kartika I memanggil Heny untuk bicara dan menyampaikan supaya Heny “ jangan mengawas terlalu ketat kemudian Heny memberikan pernyataan “ saya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dengan benar “. Kemudian Heny tetap mengawas disalah satu ruangan, kejadian seperti hari pertama tetap terjadi dimana seorang guru masuk kedalam ruangan dengan alasan memeriksa biodata siswa

19 April 2007.09.55. Ujian Bahasa Inggris

Heny tetap mengawas di SMA Swasta Kartika I, seorang guru masuk kedalam ruangan dengan alasan memeriksa biodata siswa beberapa wakti kemudian Heny menemukan kertas kunci jawaban dari siswa yang diberikan oleh guru yang masuk kedalam ruangan.

16. Laporan: Eka. M SPd (26 tahun ), Mengawas di SMK Negeri 5 Medan.

17 April 2007. 07.20- 07.40. Ujian Bahasa Indonesia

Disalah satu ruangan SMK Negeri 5 Medan guru pengawas berkumpul untuk diberi pengarahan agar pengawas tidak berjalan-jalan dan “memelototi” siswa akan menjatuhkan mental mereka dan menyampaikan instruksi berita acara dengan “ AMAN TERTIB DAN LANCAR”

Pukul 08.05- 10.00 Eka mengawas di ruang 6 kira-kira 45 menit sebelum waktu ujian berakhir Eka memeriksa LJUN siswa ( biodatanya ) ternyata hampir semua siswa belum mengisi lembar jawaban kalaupun ada yang terisi hanya 5-7 nomor. 30 menit sebelum berakhir ujian 3 orang guru ( 2 perempuan 1 laki-laki ) masuk kedalam ruangan dan salah seorang garu pria mengambil posisi berdiri ditengah ruangan DAN LANGSUNG MENDIKTEKAN JAWABAN UN SESUAI DENGAN NOMOR KODE / PAKET SOAL. Eka bingung tidak dapat berbuat apa-apa.

18 April 2007. 08.05-10.00. Ujian Matematika

Mengawas di ruang 7 SMK Negeri 5 Medan kejadian sama dengan hari pertama, Eka menyaksikan salah seorang garu masuk kedalam ruangaan dan membacakan kunci jawaban sesuai dengan kode soal.

19 Aprl 2007. 08.05-10.00. Ujian Bahasa Inggris

Mengawas di ruang 9 SMK Negeri 5 Medan.Satu jam sebelum ujian berakhir ada 4 orang guru/ pegawai dari sekolah tersebut datang dan masuk secara bergantian kedalam ruangan. Ada yang meminta tanda tangan pengawas, berita acara, dan memberikan amplop berisi uang transport pengawas berbarengan dengan seorang guru yang membacakan kunci jawaban kepada siswa.

Catatan : Hari I serah terima berita acara dan segel amplop LJUN diedarkan keruangan ujian. Hari ke II dan III tidak dilakukan lagi hal seperti hari pertama tapi LJUN disegel yang bersangkutan, serah terima berita acara ditandatangani oleh kepala sekolah dan tim pemantau di kantor sekolah yang diminta dari pengawas ujian.

17. Laporan: E. Ht.Julu SPd ( 32 Tahun ) Mengawas di SMA Negeri I Hinai Langkat.

17 April 2007.07.45. Ujian Bahasa Indonesia

Sebelum E. Ht Julu masuk kedalam ruangan selaku pengawas sudah terlebih dahulu menerima pengarahan dari SMA negeri I Hinai Langkat. Pengarahan tersebut menyatakan agar “mengawas jangan terlalu ketat dan tolong agar siswa dibantu “. Setelah E. Ht. Julu berada di salah satu ruangan SMA Negeri I Hinai langkat bocoran kunci jawaban diberikan melalui temannya mengawas kemudian E. Ht Julu mengatakan kepada temannya “ Kalau saya tidak mempunyai fungsi lagi akhirnya E. Ht.Julu menjumpai kordinator rayon lalu kordinator bilang nanti kita bersama-sama kesekolah tersebut dan membicarakan hal yang terjadi akhirnya mereka mengatakan itu salah metode.

18 April 2007. 08.00-10.00.Ujian Matematika

Mengawas di salah satu ruangan SMA Negeri Hinai Langkat seorang guru masuk kedalam ruangan dengan memberikan absent sekagus memberikan jawaban kepada siswa kemudian E. Ht .Julu menarik kunci jawaban yang telah diberikan kepada siswa setelah guru yang bersangkutan pergi meninggalkan ruangan.

19 April 2007. 08.00-10.00. Ujian Bahasa Inggris

Dua orang guru minta tolong agar di beri ijin memberi jawaban kepada siswa. E. Ht. Julu tetap tidak memberikan ijin sampai selesai ujian.

18. Laporan: Bertha Sijabat SPd (32 Tahun) Mengawas di SMA Imanuel Medan.

17 April 2007.07.15. Ujian Bahasa Indonesia.

Disalah satu ruangan semua pengawas mendapat pengarahan dari kepala sekolah SMA Immanuel Medan ( Drs. Ir .Pasaribu, MPd ) menyatakan” semua rayon I telah menyepakati tidak boleh “ terlalu” misalnya “ketat”, harus ada saling pengertian.

10.30 Kepala sekolah yang bersangkutan datang menjumpai Bertha setelah ujian bahasa Indonesia selesai mengatakan “ bu …. Jangan terlalu ketat dan terlalu melotot itukan anak-anak ibu juga “, kemudian pengawas dari sekolah inipun kesekolah luar “ kami bilang untuk tidak terlalu ketat. Lalu Bertha mengatakan “ arti kata ketat itu bagaimana ?” lalu kepala sekolah mengulangi maksud yang sebelumnya.

19 April 2007. 08.25. Ujian Bahasa Inggris

Mengawas di ruang 47 SMA Immanuel . Kepala SMA Immanuel masuk ke ruangan tempat saya mengawas dengan alasan menanyakan biodata siswa sambil menuju meja siswa dan meletakkan secarik kertas yang isinya kunci jawaban bahasa inggris kemudian memberikannya lagi kepada siswa yang duduk agak belakang. Lalu siswa tersebut dengan rasa tidak bersalah siswa tersebut membuka kunci jawaban tersebut. Bertha langsung datang kemeja siswa dan langsung mengambil secarik kertas yang ternyata benar kunci jawaban bahasa inggris.

19. Laporan: Rosida Febrianti Simajuntak SPd. (32 Tahun ). Guru SMA Negeri I Dolok Sanggul dan mengawas di SMA Negeri I Pollung.

Menyakan hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan UN di daerah tersebut sebagai berikut :

1. Siswa SMA (Peserta UN) dibantu ketika ujian berlangsung dengan diberikan kunci jawaban oleh panitia UN disekolah yang bersangkutan sebanyak 50 % dari jumlah soal yang diujikan, dan kunci jawaban dibagi melalui pengawas atau diberikan langsung oleh panitia bila pengawas yang bertugas tersebut tidak setuju akan hal itu

2. Dari butir nomor satu dilakukan hampir di seluruh sekolah-sekolah (negeri dan swasta yang ada di kabupaten Humbang hasundutan. Hal ini diketahui Rosida setelah melakukan kumunikasi seputar UN dengan teman-teman dari hal ini dapat disimpulkan berrti ada instruksi dari atas untuk membantu siswa di daerah HUMBAHAS.

B. LAPORAN GURU YANG MENOLAK MENJADI TIM SUKSES UJIAN NASIONAL 2007

1. Laporan : Priska Dona Purba, S.Pd ; mengajar Matematika di SMA RAKSANA Medan; mengawas di SMA HARAPAN 1 MEDAN

14 April 2007, pukul 10.00 WIB

Diadakan rapat guru untuk pengarahan pengawas UN. Friska Donna masih diberi SK mengawas. Selesai rapat, semua guru mata pelajaran UN dikumpulkan untuk diarahkan dalam persiapan tim sukses di sekolah. SK Friska Donna diminta kembali dan ditawari RP. 250.000,- untuk bidang studi yang akan ditanggung jawabinya. Tim sukses sekolah yang dihunjuk ada tiga orang, mereka tidak setuju.

16 April 2007, pukul 09.00 WIB

Ada usaha untuk menyatakan ketidak sipan untuk menjadi Tim sukses sekolah alasanya tidak sesuai dengan hati nurani dan kepala sekoah setuju. Kemudian ada waktu untuk merundingkan dengan pihak sekolah dan akhirnya dialihkan jadi pengawas.

2. Laporan: Innes P, S.Pd guru Ekonomi SMA METHODIST 7

14 April 2007, pukul 12.00-13.00 WIB

Ada perintah dari pihak sekolah untuk membentuk Tim sukses kepada tiga guru bidang studi yang diUNkan, yang didalamnya Innes ikut. Innes tidak bersedia.

Pukul 13.00-14.00 WIB

PKS melaporkan ketidaksediaan Innes kepada Kepala Sekolah selanjutnya Kepala sekolah menyatakan supaya Innes membantu siswa hanya sebatas lulus, tapi Innes menoloknya.

3. Laporan: Dosmaria S.Pd, mengajar Ekonomi dan Akuntasi di SMA RAKSANA Medan

14 April 2007, pukul 10.00 WIB

Rapat guru SMA-SMP untuk pengarahan pengawas UN. Pada awalnya Dosma sebagai pengawas, namun ada instuksi untuk jadi Tim Sukses sekolah, Dosma menolak dengan alasan bertentangan dengan hati nurani sebagi sebagai seoarang guru. Dan dosma di tawarkan Rp. 250.000

16 April 2007, pukul 09.00 WIB

Ada tiga guru bidang studi yang menolak termasuk dosma, akhirnya dosma tidak jadi mengawas dan Tim Sukses sekolah, libur selama tiga hari.

C. LAPORAN PESERTA UJIAN NASIONAL 2003-2006

MEDAN

1. Kristina Y.S.S, asal sekolah SMA KALAM KUDUS MEDAN

Teman-teman dapat jawaban via SMS dari sekolah lain, salah satunya adalah sekolah Immanuel. Pengawas UN datang ke meja siswa menawarkan jawaban-jawaban seharga Rp. 50.000-,

2. Erestika M. P; asal sekolah SMU. N 4.

Isu jawaban dari internet/ soal dikerjakan oleh guru.

3. Lenti Susanna; S: asal sekolah SMU. N 4 Medan.

Soal bocor, tetapi tidak sempat dimanfaatkan karena waktunya mepet dan pengawasnya ketat.

4. Horas

Mendengar anak SMU Swasta Di Medan bahwa mereka mendapat jawaban dari guru beberapa SMS dan juga kertas.

5. Juwindo; asal sekolah SMU Markus Medan.

Mendapatkan jawaban dari teman-teman yang telah diberikan oleh guru.

6. Dewi Malau; asal sekolah: SMA Teladan Cinta Damai Sumatera Utara Kp. Lalang

Jawaban diberikan oleh guru melalui HP.

7. Dianita Silaban; asal sekolah: SMA YP Utama Jl. Suluh No. 80 Medan

Jawaban diberikan ke kelas.

8. Meilina Sari Grace; asal sekolah: SMU N 14 Jl. Pelajar (Alumni tahun 2006)

Diberi tahu jawaban 40 dari 50 soal (selama 3 hari). HP dianjurkan untuk dibawa oleh wali kelas. Jawaban ada yang diberi tahu via kertas dan SMS. Kebanyakan yang diberi tahu adalah siswa yang les sama gurunya. Sedangkan siswa yang lain mendapat jawaban dari teman-temannya yang sudah mendapat jawaban dari guru.

9. Renold Pakpahan; asal sekoalah: SMA N 15 Medan

Guru memanggil (kesepakatan) ke kamar mandi untuk memberi jawaban dan juga memberi jawaban pada waktu memberikan daftar hadir UN.

10. Eva Juliana Lumban Gaol; Asal sekolah: SMA Swasta Brigjen Katamso Medan

(alumni Tahun 2005)

Pernah mendapat bocoran jawaban di kertas kecil. Jawaban tersebut diterima dari guru. Caranya guru memberikan jawaban tersebut sebelum hari H (jawaban mereka terima sebelum mereka ujian). Tidak semua pelajaran yang dibatu, hanya Bahasa Inggris.

11. Emilia : Alumni SMA Raksana tahun 2006

Mei 2006, hari pertama UN

Pada saat ujian hari pertama mereka mendapatkan jawaban ujian kira-kira 30 menit sebelum ujian selesai

Mei 2006, Hari kedua dan ketiga UN

Mereka juga mendapat jawaban dari guru yaitu melalui secarik kertas dan diberikan kepada temannya yang paling depan kemudian bergilir sampai kebelakang, dan ditambah juga pemberian jawaban melalui SMS.

12. Prengki: Alumni Raksana tahun 2006

Mei 2006, hari pertama UN

Prengki dan kawan-kawan mendapat bantuan jawaban ujian yang disetujui oleh pihak sekolah pada hari pertama mereka mendapat jawaban dari guru lewat selembar kertas yang sangat kecil.

Tetapi pada hari yang kedua dan ketiga mereka tidak mendapat jawaban dengan secarik kertas lagi tetapi mereka sudah mendapat jawana itu melalui SMS yang pada hari pertama semua siswa sudah ditanyai nomor HP masing-masing.

13. Reynold: Alumni SMA N 15 Medan tahun 2005

Mei 2005, sekitar pukul 09.40 WIB

Seorang guru pengawas atau petugas absensi ujian memberikan kertas jawaban ke kelas pada waktu beliau memberikan daftar absensi.

Seorang dari peserta ujian permisi dari ruangan untuk mengambil kertas jawaban tapi yang diberikan sekedar memenuhi standard kelulusan artinya tidak semua dikasih jawabannya

14. Andy Situmorang: Alumni SMA Raksana Medan tahun 2006

Mei 2006, hari pertama UN

Saya mendapat kertas ujian 30 menit sebelum bel tanda ujian selesai dengan cara seorang guru memberikan jawaban kepada siswa yang tempat duduknya lebih dekat dengan pintu masuk

Mei 2006, hari kedua UN

Sama seperti hari pertama saya juga mendapat jawaban tetapi jawaban diberi lebih cepat

Mei 2006, hari ketiga ujian

jawaban sudah beredar di setiap kelas sebelum ujian dan sesudah ujian.

15. Dewi Malau: Alumni SMA Teladan Sumater Utara tahun 2004

Mei 2004, hari sebelum ujian UAN

Seminggu sebelum ujian Kepala sekolah masuk ke tiap-tiap kelas (kelas 3) untuk memberitahukan pada mereka bahwasanya ketika ujian nanti kami akan diberi bantuan jawaban dan kepala sekolah mengatakan kepada mereka untuk lebih jeli melihat darimana bantuan itu dikasih, mungkin lewat kertas kecil yang diletakkan di dekat kaca. Kemudian kepala sekolah mengatakan jangan ada sikap egois untuk mengejar juara tetapi untuk lulus saja sudah sangat bersyukur jadi jangan ada yang memasang sikap egois, baiklah semua itu untuk dapat/boleh dipahami. Demikian ungkapan/berbagai arahan dari kepala sekolah kepada mereka siswa-siswi kelas 3 yang akan mengikuti UAN. Setelah adanya informasi yang demikian dari kepala sekolah, dua hari setelah mereka mendapatkan pemberitahuan dari kepala sekolah atas pemberian bantuan jawaban maka kepala sekolah meminta sebagian nomor HP dari teman-teman yang memiliki HP, yang tujuannya untuk mempermudah pemberian jawaban melalui HP.

Mei 2004, hari pertama ujian UAN

Pada hari ini tepat pukul 08.00 WIB ujian dimulai, sebagaimana layaknya ujian dan pada pertengahan ujian kira-kira 30 menit ujian telah berlangsung siswa-siswi mulai resah, mengingat adanya bantuan jawaban tetapi kenapa tidak ada seorangpun pihak guru/ kepala sekolah dari sekolah mereka yang masuk keselamatan kelas dan sat itupun ada pikiran kami bahwa iming-iming pemberian bantuan jawaban itu tidak benar. Setelah 15 menit sebelum kertas jawaban dikumpul/berakhirnya ujian maka jawaban diberikan lewat SMS dimana dari 50 soal kami diberi 35 jawaban yang kami terima dari teman yang memiliki HP.

Mei 2004, hari kedua UAN

Ujian berlangsung seperti biasanya, pengawas masuk dan sampai pada hari kedua ini pihak/tim LSM, tidak masuk ke kelas dan mereka hanya duduk dikantor saja, mungkin ini dikarenakan adanya rayuan-rayuan dari pihak sekolah mereka, karena kepala sekolah pernah mengungkapkan pada mereka bahwasanya pihak-pihak sekolah akan membuat atau mengusahakan berbagai cara untuk dapat menahan pihak LSM didalam kantor agar tim LSM hanya duduk dikantor saja agar tidak masuk ketiap-tiap kelas. Adapun cara yang dibuat kepala sekolah untuk dapat menahan pihak LSM di kantor yaitu dengan membuat pelayanan (servisan-servisan) istimewa. Saat ujian berlangsung hal yang sama tetap terjadi, jawaban datang dari guru-guru yang memberikannya lewat HP.

Mei 2004, hari ketiga UAN

Seperti biasanya ujian berlangsung, kira-kira 15 menit sebelum ujian selesai mereka mendapatkan jawaban dari guru-guru lewat SMS dan setelah ujian selesai mereka mendengar adanya keributa-keributan di luar kelas suara dari teman-teman yang mengatakan bahwa ada pengawas yang menangkap HP siswa dan mengetahui adanya bantuan jawaban yang diberikan pihak sekolah kami kepada mereka dan kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada kepala sekolah serta menanyakan darimana datangnya jawaban tersebut, kemudian semua itu diselesaikan dikantor dan hal selanjutnya saya tidak mengetahui lagi akhir dari masalah tersebut.

Ketika berbincang-bincang dengan teman-teman setelah UAN telah berakhir, banyak yang merasa puas karena ia menerima jawaban dari guru-guru yang didapatkan lewat HP, ada guru yang memberi jawaban 30,35,45 bahkan ada yang memberikan 50 butir jawaban tersebut. Dan ada juga teman mereka yang mengatakan bahwa ia memperoleh dari wakil kepala sekolah selama ujian perbidang studi mendapat jawaban sekita 40 hingga 45 dari guru.

KABUPATEN LANGKAT

1. Lestari Situmorang: Alumni SMA.N 1 Bandar tahun 2006

Mei 2006, sehari sebelum ujian

Guru-guru pengawas sesub Rayon mengadakan rapat disekolah saya, dan seluruh siswa diizinkan untuk pulang cepat

Mei 2006, hari pertama UN

Tepat pukul 08.00 WIB, ujian dimulai seperti layaknya ujian. Kemudian setelah beberapa menit berselang (kira-kira 1/2 jam) Tim dari LSM, camat, wartawan besama-sama dengan kepala sekolah di sekolah tersebut masuk ke kelas-kelas untuk mengawas secara langsung untuk melihat kondisi siswa dan pengawas (itu dilakukan hanya beberapa menit saja) setelah Tim LSM, camat dan wartawan pulang beberapa menit kemudian kira-kira ½ jam sebelum ujian berakhir guru bidang studi bahasa Indonesia beserta dengan satpam memberikan jawaban langsung kepada siswa lewat secarik kertas yang dibagi menjadi 4. Sehingga pemberian jawaban berlangsung dengan cepat.

Mei 2006, hari kedua UN

Ujian berlangsung seperti biasa. Dan pula jam yang sama Tim LSM, camat, dan wartawan datang seperti biasanya tapi tidak masuk ke kelas lagi hanya melihat keadaan sekolah saja, kemudian pada jam 09.30 WIB satpam masuk ke kelas untuk memberikan jawaban tapi pengawas menahannya dengan alasan harus menelepon sekolah tempat ia mengajar apakah disekolahnya itu pengawas juga memberikan jawaban atau tidak. Pada saat itu kondisi sekolahnya lancar dan pengawas disekolah kami pun saling memberikan jawaban itu kepada kami dengan waktu yang cukup singkat hanya 5 menit. Setelah selesai ujian ketika saya ingin menemui guru fisika saya karena ada yang ingin yang saya tanyakan mengenai hal pribadi saya mendengar dan melihat kepala sekolah dari Methodist begitu marah pada wakil kepala sekolah mereka dan mencaci maki guru-guru yang mengawas di Methodist. Kepsek itu mengatakan bahwa pengawas dari sekolah yang bertugas disana tidak dapat diajak kerjasama, bahwa guru mengawas secara ketat bahkan hampir tidak memberikan jawaban itu pada siswa Methodist. Wakil kepala sekolah pun mengatakan bahwa guru pengawas itu sudah memberikan kelonggaran, hanya saja murid-murid di Methodist itu terlalu ribut dan hampir membuat kekacauan karena terlalu lama menunggu jawaban.

Mei 2006, hari ketiga UN

Seperti biasa ujian berlangsung dan tetap jawaban datang dari guru bidang studi yang bekerjasama dengan tim sukses yang diberikan oleh satpam pada siswa lewat secarik kertas. Setelah selesai ujian UN, kami dibariskan dan pada saat itu Kepsek kami berkata bahwa kalau pun ada bantuan tolong agar tidak diberitahukan pada orang lain (siapa pun)

2. Fikar Haloho,asal sekolah: SMA 1 Stabat (alumni tahun 2005)

Diberi jawaban UN via SMS.

KOTAMADYA TEBING TINGGI

1. Lasben Situmorang, asal sekolah: SMA YP. Surya Nusantara Tebing Tinggi.

Mendapat jawaban melalui kertas kecil.

KOTA MADYA PEMATANG SIANTAR

1. Luise Damanik, asal sekolah SMA N 2 Pematang Siantar

Soal dikerjakan oleh guru kemudian dibagikan kepada siswa dan siswa permisi keluar dari kelas dan jawaban sudah ditempelkan dikamar mandi.

2. Tiara Hutasoit. Asal sekolah SMU N. 3 Pematang Siantar.

Siswa mendapat jawaban soal dari (Jakarta) pada hari “H”

3. Priska Imelda P: alumni Fakultas Teknik 2006.

Punya adik bernama Ruth Pasaribu kelas 3 SMP N 1 Pematang Siantar Tahun Pembelajaran 2006/2007, menceritakan bahwa 3 bulan sebelum UAN mereka sudah diberitahukan akan mendapat jawaban dari guru mereka. Kemudian dia menyarankan untuk tidak menerima jawaban karena itu jalan yang tidak benar. Setelah ujian berakhir dia memberitahukan mereka memangmendapat jawaban dari guru (guru mengerjakan soal di luar) tapi menurun penuturannya adik tidak menerima jawaban itu.

KABUPATEN ASAHAN

1. Christine Benthana: asal sekolah: SMA Negri 1 Air Putih Indrapura (alumni tahun 2006)

Pernah diterangkan penyelesaian soal-soal matematika pada saat ujian nasionalberlangsung. Akhirnya siswa diberi kerengganga untuk saling memberi jawaban.

2. Destina asal sekolah SMU N. 2 Rantau Parapat

Pengawas memberikan jawaban UN Matematika kepada salah seorang siswa, melalui selembar kertas pada UN tahun 2005. Seorang siswa SLTP N 1 Rantau Parapat, yaitu adik saya sendiri, menyatakan bahwa pada waktu UN (2006) diberi jawaban oleh Pengawasnya.

KABUPATEN KARO

1. Martin, asal sekolah: SMA N 1 Kaban Jahe

Memberi kunci jawaban melalui SMS dari teman yang tidak tahu asalnya. SMS dari teman sekolah Negeri Medan. Kertas jawaban diberi guru.

KABUPATEN DAIRI

Yuni Irawati asal sekolah SMK N 1 Sidikalang

Memberi jawaban via SMS

KABUPATEN TAPANULI UTARA

1. Dewi Simamora: Alumni SMA.N 2 Tarutung tahun 2006

Mei 2006, hari pertama UN jam 09.00 WIB

Hari pertama ujian wakil kepala sekolah masuk kekelas untuk memeriksa biodata siswa, kepala sekolah membawa kunci jawaban 4 lembar yang difotocopy, terus kepala sekolah memberinya melalui kode yang diberikan.

Mei 2006, hari kedua dan ketiga jam 09.00WIB

Tetap kepala sekolah datang untuk memberi kunci jawaban dan dia memberinya dari belakang sampai kedepan tetapi kami siswa bergiliran menerima dari belakang (pura-pura meminjam stipo) dan pengawas pura-pura membaca Koran atau mereka tidak melihat.

PADANG SIDEMPUAN

1. Nova Simatupang asal sekolah: SMA N 2 Padang Sidempuan

Menyebarnya bocoran jawaban pada siswa-siswa melalui kertas dan dibacakandi depan kelas